JAKARTA, AFU.ID — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 13 pejabat eselon Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat judi online (judol). Sebagian pejabat tersebut diketahui memiliki deposit hingga mendekati Rp200 juta dan sebelumnya disebut pernah mendapat pembinaan atau peringatan. Namun, mereka kembali mengulangi pelanggaran tersebut.
Amran mengatakan, kasus itu bermula dari laporan yang kemudian diverifikasi melalui pemeriksaan internal. Keputusan pencopotan dibahas dalam rapat pimpinan Kementan yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB. “13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online,” kata Amran di Jakarta, Senin (31/08/26).
Besarnya deposit menjadi salah satu temuan yang memperkuat tindakan disiplin terhadap para pejabat tersebut. Amran menegaskan, keterlibatan ASN dalam judi online tetap dilarang meskipun nilai uang yang dipertaruhkan lebih kecil. Ia menilai pejabat pemerintah harus menjaga integritas karena bekerja sebagai pelayan masyarakat.
Langkah Kementan juga berkaitan dengan kebijakan nasional mengenai pencegahan judi online di lingkungan pemerintahan. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 mengatur kewajiban pejabat pembina kepegawaian dan atasan langsung untuk memantau indikasi perjudian daring. Jenis sanksi ditentukan berdasarkan dampak pelanggaran terhadap unit kerja, instansi, maupun negara.
Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman disiplin berat bagi PNS dapat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dalam kasus Kementan, Amran menyebut pencopotan dilakukan terhadap jabatan para pejabat yang terbukti melanggar. Kementan belum merinci status kepegawaian akhir masing-masing pejabat, termasuk apakah ada yang diberhentikan sebagai PNS.
Amran memastikan posisi yang ditinggalkan akan segera diisi agar pelayanan kementerian tidak terganggu. Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal diminta menyiapkan kandidat pengganti untuk 13 jabatan tersebut. Kementan memiliki sekitar 52 ribu pegawai sehingga pencopotan itu dinilai tidak akan menghentikan pelaksanaan program kerja.
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan judi online telah masuk ke ranah tata kelola dan integritas pejabat pemerintah. Perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada jumlah deposit, tetapi juga pada bagaimana laporan awal diperoleh, proses pemeriksaan dilakukan, dan mengapa sebagian pelanggaran disebut berulang setelah pembinaan. Penjelasan lebih rinci mengenai unit kerja, bentuk sanksi, serta mekanisme pengawasan menjadi penting untuk mengukur konsistensi kebijakan antijudi online di lingkungan Kementan. (RHU)
