DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Dampak Ekonomi Kebijakan Zero ODO

JAKARTA, AFU.ID — Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyatakan bahwa penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak mudah dilakukan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi nasional akibat melonjaknya biaya operasional di sektor logistik.

Sofwan menjelaskan, meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk menekan kerusakan infrastruktur, pemerintah dihadapkan pada dilema ekonomi. Pembatasan muatan berlebih akan memaksa pelaku usaha menambah jumlah armada, yang secara otomatis meningkatkan biaya distribusi barang.

“Kalau diterapkan, zero ODOL ini cukup kompleks karena berdampak pada ekosistem logistik dan bisa memicu inflasi,” ujar Sofwan, Jumat 10 April 2026.

Selain dampak ekonomi, Sofwan juga menyoroti kondisi riil infrastruktur di lapangan. Ia menyebutkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada jalan nasional, melainkan pada ketahanan jalan di tingkat daerah yang sering kali dilewati kendaraan bermuatan besar.

“Persoalannya justru bukan di jalan nasional, tapi di jalan yang berstatus kabupaten/kota,” jelasnya.

Kondisi jalan kabupaten/kota yang belum optimal dinilai mempercepat kerusakan infrastruktur saat dilewati kendaraan ODOL, sehingga mengganggu kelancaran distribusi barang. Namun, pemberlakuan Zero ODOL secara mendadak dianggap akan memberikan tekanan besar pada harga barang di tingkat konsumen.

Menyikapi situasi tersebut, DPR berkomitmen untuk terus mengawal perumusan kebijakan ini agar pemerintah dapat menemukan solusi yang seimbang. Fokus utamanya adalah menjaga kualitas jalan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui pengendalian biaya logistik. (*)