JAKARTA, AFU.ID — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, komunikasi kebijakan badan ekspor yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau dianggap terlalu intervensionis oleh pelaku pasar menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut.
Secara konsep, pemerintah memang sedang mencoba membangun arsitektur baru pengelolaan devisa ekspor Indonesia agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan pembiayaan domestik, stabilitas rupiah, serta agenda hilirisasi nasional, kata Fakhrul di Jakarta, Senin, (25/5/2026)
Dalam konteks global yang semakin fragmentatif, menurut dia, langkah tersebut bukan sesuatu yang aneh. Sebab, banyak negara mulai membangun institusi strategis untuk menjaga ketahanan eksternal dan memastikan sumber daya alam mereka memberikan dampak maksimal bagi ekonomi domestik. Namun ia menegaskan, keberhasilan kebijakan seperti ini sangat bergantung pada satu hal utama, yakni kepercayaan pasar.
“Kalau dieksekusi dengan tetap mengedepankan prinsip pasar yang berlaku umum, transparan, dan komunikasinya sangat baik, maka ini bisa menjadi momentum perbaikan struktural neraca pembayaran Indonesia. Tetapi kalau komunikasi dan implementasinya buruk, pasar bisa membaca ini sebagai peningkatan kontrol negara yang terlalu agresif terhadap sektor ekspor,” katanya.
Fakhrul menambahkan bahwa banyak negara sebenarnya memiliki institusi serupa, tetapi keberhasilannya selalu ditentukan oleh tata kelola, transparansi, dan kemampuan menjaga insentif pasar. Momentum itu harus digunakan juga sebagai momentum untuk memperbaiki industri asuransi dan pembiayaan ekspor-impor di Indonesia.
Contohnya bagaimana Korea Export-Import Bank atau KEXIM di Korea Selatan berhasil menjadi tulang punggung ekspor industri strategis Korea, mulai dari galangan kapal, elektronik, baterai, hingga proyek infrastruktur global.
Menurut Fakhrul, keberhasilan Korea bukan karena kontrol negara semata, tetapi karena institusi tersebut mampu menjadi katalis pembiayaan, mitigasi risiko, dan diplomasi ekonomi tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Sementara di China, peran Sinosure juga sangat besar dalam memberikan perlindungan asuransi kredit ekspor dan mendukung ekspansi perusahaan nasional ke pasar global. Namun Fakhrul mengingatkan bahwa model China lahir dari kapasitas fiskal, cadangan devisa, dan kekuatan industri yang sangat besar, sehingga tidak seluruhnya bisa ditiru Indonesia.
“Yang bisa ditiru Indonesia adalah bagaimana negara-negara tersebut menjaga koordinasi antara sektor keuangan, industri, dan diplomasi perdagangan. Tetapi Indonesia tetap harus menjaga kredibilitas pasar dan menghindari persepsi bahwa negara terlalu mendominasi mekanisme perdagangan,” katanya menjelaskan.
Ia juga menilai bahwa negara-negara di Timur Tengah mulai bergerak ke arah serupa, yakni memperkuat sovereign-backed trading ecosystem untuk menjaga devisa dan posisi tawar energi mereka. Namun hampir semuanya memiliki satu kesamaan: komunikasi yang sangat jelas kepada investor dan transisi yang gradual.
Meski demikian, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan berarti lepas dari beragam risiko. Fakhrul menjelaskan terdapat beberapa risiko besar yang harus diantisipasi pemerintah.
Pertama, risiko terhadap Balance of Payment dan stabilitas rupiah. Menurutnya, apabila perusahaan-perusahaan komoditas seperti batubara, sawit, dan nikel mulai merasa terdapat ketidakpastian kebijakan atau meningkatnya risiko operasional, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penundaan ekspansi, penurunan produksi, atau bahkan perlambatan ekspor.
“Indonesia masih sangat bergantung pada commodity inflow untuk menopang eksternal sektor kita. Kalau produksi atau ekspor terganggu karena persepsi ketidakpastian meningkat, maka tekanan terhadap neraca pembayaran bisa muncul. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi rupiah justru dapat terjadi lebih lanjut,” katanya.
Kedua, risiko terhadap persepsi sovereign risk dan rating Indonesia. Fakhrul mengingatkan bahwa lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings telah memberi sinyal bahwa kualitas institusi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga rating Indonesia.
“Pasar global dan lembaga rating akan melihat apakah kebijakan ini meningkatkan efisiensi dan ketahanan eksternal, atau justru menciptakan distorsi baru. Kalau mekanismenya dianggap tidak market-friendly atau terlalu opaque, maka persepsi risiko Indonesia bisa meningkat,” katanya.
Ketiga, risiko munculnya friksi dan biaya tinggi baru di sektor pertambangan dan ekspor sumber daya alam. Fakhrul mengingatkan agar pembentukan badan baru tidak berujung pada bertambahnya layer birokrasi, approval, atau proses administratif tambahan yang justru mengurangi daya saing sektor ekspor nasional.
“Jangan sampai niat memperkuat negara malah diterjemahkan di lapangan sebagai tambahan biaya, tambahan approval, atau ketidakjelasan mekanisme. Indonesia sudah cukup lama berjuang mengurangi high-cost economy di sektor sumber daya alam,” ujar dia.
Namun, Fakhrul tetap melihat arah besar kebijakan ini sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara strategis, terutama dalam konteks dunia yang mulai bergerak menuju penguatan ketahanan nasional, kontrol rantai pasok strategis, dan pengamanan devisa domestik.
Ia menilai Indonesia memang perlu mulai memikirkan postur neraca pembayaran jangka panjang yang lebih kuat dan tidak terlalu rentan terhadap siklus dolar global maupun volatilitas arus modal asing.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada mekanisme pasar global tanpa memiliki instrumen kelembagaan yang cukup kuat untuk mengelola kekayaan devisa dan ekspor strategis secara optimal. Jadi arah berpikir kebijakan ini saya pahami. Tetapi sekali lagi, transisi seperti ini harus dilakukan bertahap, sangat hati-hati, dan dengan komunikasi yang extraordinarily clear kepada pasar,” kata Fakhrul. (ANT/RHU)
