Harga TBS Sawit Anjlok Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Konsultan Keuangan Sarankan Pemerintah Siapkan Mitigasi

JAKARTA, AFU.ID — Kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu, termasuk crude palm oil (CPO) mulai berdampak ke petani. Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mengatakan, kebijakan itu dinilai sangat sensitif bagi pasar.

Reaksi pasar telah terlihat pada harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani, yang menurun sekitar Rp800 sampai Rp1.000 per kilogram. Karena itu, dia menyarankan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dampak kebijakan tata kelola ekspor baru terhadap petani.

"Kebijakan ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan berbasis persaingan antar pelaku usaha," kata Elvi, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Minggu, (23/5/2026).

Penyesuaian itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri dan eksportir mengenai potensi perubahan rantai distribusi, kepastian transaksi, hingga pembentukan harga di tingkat global. Dia menegaskan, pasar pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan regulasi, terlebih yang menyangkut tata niaga ekspor komoditas strategis, seperti sawit.

"Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan BUMN ekspor sebagai pengekspor tunggal, pelaku pasar langsung membaca adanya potensi perubahan besar dalam mekanisme perdagangan,” kata Elvi.

Elvi mengamini kebijakan baru pemerintah mengarah pada penguatan posisi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar dunia melalui pengendalian tata kelola ekspor. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan strategis semacam itu membutuhkan transisi yang jelas dan komunikasi yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di pasar domestik.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk segera memberikan kepastian teknis mengenai implementasi kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pembentukan harga, skema pembayaran ekspor, dan perlindungan terhadap harga TBS petani swadaya.

“Jangan sampai pasar membaca kebijakan ini sebagai bentuk sentralisasi yang menimbulkan ketidakpastian baru. Pemerintah harus memastikan tata niaga baru justru meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi tawar Indonesia, bukan malah menciptakan kepanikan yang akhirnya merugikan petani,” ujar Elvi.

Ia juga menilai stabilitas harga TBS sawit sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli jutaan keluarga petani sawit di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan ekspor harus memperhatikan dampak psikologis maupun ekonomi terhadap rantai pasok domestik.

“Pasar komoditas bekerja berdasarkan kepercayaan. Ketika pelaku pasar merasa ada kepastian dan transparansi, harga akan kembali stabil. Tetapi jika muncul ketidakjelasan, maka yang pertama terkena dampak biasanya justru petani di lapangan,” pungkas Elvi.

(ANT/MAR)