JAKARTA, AFU.ID — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah perlu menyiapkan stimulus yang lebih terarah untuk meredam dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi. Stimulus dinilai perlu menjaga daya beli masyarakat tanpa memperlebar subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi menekan konsumsi, terutama kelompok kelas menengah yang menjadi salah satu penopang belanja rumah tangga.
“Kombinasi antara stimulus jangka pendek dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi kunci menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga BBM nonsubsidi,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Rizal, stimulus jangka pendek tetap dibutuhkan, tetapi harus diberikan secara terarah. Bentuknya dapat berupa penguatan bantuan sosial bagi kelompok rentan dan perpanjangan insentif untuk sektor padat karya.
Pemerintah juga diminta menjaga stabilitas harga pangan serta memberikan subsidi ongkos distribusi untuk komoditas strategis. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk menahan tekanan biaya hidup masyarakat.
“Langkah ini lebih efektif dibandingkan memperluas subsidi energi, mengingat sekitar 20 persen kelompok rumah tangga berpendapatan tertinggi masih menikmati porsi subsidi energi yang relatif besar,” ujar Rizal.
Ia menilai subsidi energi yang tidak tepat sasaran justru mengurangi efisiensi fiskal. Karena itu, pemerintah perlu memastikan intervensi anggaran benar-benar menyasar kelompok yang paling terdampak.
Dari sisi yang lebih fundamental, Rizal menyebut pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara dan daerah yang memiliki efek berganda tinggi. Belanja pemerintah sebaiknya diarahkan untuk mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan menjaga industri padat karya.
Menurut dia, dukungan terhadap UMKM menjadi penting karena sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di sektor tersebut. Menjaga likuiditas dan aktivitas UMKM dinilai lebih efektif untuk mempertahankan pendapatan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan bantuan konsumtif.
“Dengan lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, menjaga likuiditas dan aktivitas sektor ini akan lebih efektif dalam mempertahankan pendapatan masyarakat,” kata Rizal.
Rizal mengatakan tekanan terhadap konsumsi masyarakat sudah terlihat dari sejumlah indikator. Inflasi Indonesia pada Mei 2026 berada di kisaran 3,08 persen secara tahunan, sementara Bank Indonesia telah menaikkan BI Rate menjadi 5,50 persen.
“Ruang konsumsi masyarakat semakin tertekan akibat kenaikan biaya hidup dan biaya kredit,” ujarnya.
Harga BBM nonsubsidi resmi naik mulai 10 Juni 2026. Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM subsidi tidak berubah. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat pemerintah perlu berhati-hati dalam merancang respons kebijakan. Tanpa stimulus yang tepat sasaran, tekanan biaya energi dapat merembet ke daya beli, biaya distribusi, dan aktivitas usaha masyarakat. (RHU)
