JAKARTA, AFU.ID — Pajak digital yang disebut Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo berlaku mulai 9 November 2026 merupakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian layanan digital dari luar negeri, seperti langganan streaming, aplikasi, layanan komputasi awan, kecerdasan buatan, dan game online. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut kebijakan itu dijalankan lewat Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Transfer dana pribadi dan kiriman uang tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut.
DJP meluruskan pernyataan Hashim setelah memicu kekhawatiran bahwa seluruh transaksi perbankan dan dompet digital akan dipajaki. “Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti di Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia menjelaskan pemungutan hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.
Hashim menyampaikan rencana itu dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis. Ia menyebut bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, hingga platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan ikut memungut dan menyetor pajak yang selama ini tidak dipungut. DJP tidak merinci perubahan yang terjadi pada 9 November, tetapi menyebut sejumlah penerbit lain tengah menjalani masa stabilisasi sebelum ditunjuk sebagai pemungut.
SPP-TDLN sebenarnya sudah berjalan sejak 25 September 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026. Pada tahap awal, pemerintah menunjuk enam penerbit sebagai pemungut PPN, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan LinkAja. Sistem ini memanfaatkan data pembayaran untuk mengenali transaksi digital luar negeri yang wajib dipungut PPN.
Sebelum SPP-TDLN berlaku, PPN atas layanan digital luar negeri sudah dipungut sejak 2020 melalui skema PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni oleh penyedia layanan asing yang ditunjuk pemerintah. SPP-TDLN hanya berlaku untuk transaksi yang belum dipungut PPN lewat skema PMSE. Dengan begitu, transaksi yang sama tidak dikenai PPN dua kali.
Selain SPP-TDLN, pemerintah memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang di marketplace sejak 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut empat marketplace ditunjuk sebagai pemungut, yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Pajak sebesar 0,5 persen dari omzet itu dipungut dari penjual, bukan pembeli, sedangkan penjual orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun dapat dikecualikan dengan menyampaikan surat pernyataan.
Bagi konsumen, perubahan paling terasa ada pada layanan digital luar negeri yang selama ini belum dipungut PPN oleh penyedianya. Pembayaran layanan tersebut melalui bank atau dompet digital yang ditunjuk sebagai penerbit kini dapat disertai pungutan PPN sesuai tarif yang berlaku. DJP menyebut konsumen tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri tersebut. (RHU)