Buntut Seruan Pemilu Dicepat, Gerakan Cinta Prabowo Polisikan Ketum Projo Budi Arie

JAKARTA, AFU.ID - Eskalasi politik nasional kembali memanas usai kelompok relawan Gerakan Cinta Prabowo (GCP) resmi mengadukan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri pada Rabu (2/9/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh akibat beredarnya rekaman video pernyataan Budi Arie yang memicu spekulasi terkait potensi percepatan Pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional sebelum periodesasi 2029 berakhir. Aduan masyarakat (dumas) yang telah diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini menyangkut dugaan tindak pidana makar serta penghasutan publik.

Pelaporan tersebut dilandasi kekecewaan mendalam dari basis pendukung Presiden Prabowo Subianto yang menilai narasi pergantian kepemimpinan prematur sangat tidak sensitif di tengah fokus pemerintah mengatasi bencana nasional. "Kegiatannya yang kita laporkan adalah dugaan upaya melakukan makar dan penghasutan sesuai Pasal 193 juncto Pasal 246 KUHP," ujar Kuasa Hukum GCP, Dony Endrassanto, di Gedung Bareskrim Polri. Pihak pelapor melampirkan bukti rekaman video yang memuat seruan serta retorika ajakan Budi Arie kepada audiens mengenai kesiapan percepatan agenda politik pemilu sebelum 2029.

Menanggapi aduan hukum tersebut, kubu Budi Arie melalu Tim Hukum DPP Projo menegaskan bahwa pernyataan yang dipersoalkan murni merupakan bentuk analisis dinamika politik pribadi dan bukan sikap resmi organisasi maupun representasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kuasa Hukum Projo, Silas Dutu, mengimbau publik untuk tidak mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dengan secara gegabah menyematkan label makar pada sebuah pandangan politik. Pihak Projo menegaskan komitmen mulus untuk tetap mengawal dan mendukung penuh jalannya roda pemerintahan Prabowo-Gibran secara konstitusional hingga tuntas pada 2029. (RHU)