Dua Pejabat Disnaker Cimahi Terjerat Korupsi Pelatihan Kerja, Peras LPK Hingga Rp823 Juta

JAKARTA, AFU.ID - Kejaksaan Negeri Cimahi menetapkan Kepala Bidang P2TKT berinisial TD dan Bendahara P2TKT berinisial YN pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program pelatihan tenaga kerja, Kamis (3/9/2026). Kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut diduga menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan memeras Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang menjadi mitra pemerintah daerah selama kurun 2022 hingga 2024.

Penetapan status hukum terhadap dua pejabat Disnaker Cimahi ini diumumkan usai penyidik merampungkan pemeriksaan maraton terhadap 50 orang saksi. Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, mengonfirmasi bahwa modus kedua tersangka mengarah pada tindakan memaksa pihak LPK menyerahkan imbalan dana agar bisa dilibatkan dalam proyek pelatihan. "Memaksa seseorang memberikan sesuatu atau pejabat yang menerima hadiah atau janji terkait pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja," tegas Neneng.

Dari hasil pengumpulan bukti dan analisis transaksi perbankan, kejaksaan membongkar adanya pengiriman uang secara berkala dari mitra LPK yang masuk langsung ke rekening pribadi para pelaku. Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, Fajrian Yustiardi, membeberkan total potensi akumulasi dana haram yang terkumpul dalam rekening pribadi kedua tersangka mencapai Rp823.207.240. Tim penyidik saat ini masih terus melacak transaksi lanjutan guna mengidentifikasi seluruh LPK yang pernah menjadi korban pemerasan.

Penyidikan kasus penyimpangan dana anggaran pelatihan kerja ini dipastikan terus berkembang dan tidak berhenti pada dua tersangka awal tersebut. Kepala Kejari Cimahi menegaskan bahwa penelusuran aliran dana dan pemeriksaan saksi tambahan masih berjalan intensif untuk mengungkap potensi keterlibatan pejabat Pemkot lain maupun pihak penyedia jasa. "Masih dikembangkan dan betul tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru," ujar Neneng menandaskan.

Atas perbuatan menyalahgunakan wewenang dan menerima suap tersebut, kejaksaan menjerat TD dan YN dengan pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua tersangka disangkakan Pasal 12 huruf e dan huruf g juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat empat tahun. (RHU)