JAKARTA, AFU.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) dipastikan bakal memboyong seluruh aktivitas operasional kantor pusatnya ke Gedung Grha Merah Putih yang saat ini berfungsi sebagai markas PT Telkom Indonesia di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Rencana pemindahan fasilitas kerja tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/9/2026). Langkah strategis ini diambil guna merespons kritik tajam para legislator yang mempertanyakan status kantor BGN yang hingga kini masih mengandalkan skema sewa.
Proses pengalihan operasional dan pemanfaatan aset milik BUMN tersebut saat ini sedang dimatangkan BGN melalui koordinasi intensif bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). BGN menargetkan proses transisi dan skema boyongan fasilitas dapat terealisasi sepenuhnya dalam rentang waktu satu hingga dua bulan ke depan. Sebagai bagian dari penataan area kerja, seluruh unit operasional Telkom yang sebelumnya menempati Grha Merah Putih akan dipindahkan ke gedung pendukung Telkom di bagian belakang yang memiliki kapasitas lantai lebih tinggi.
Keputusan pemindahan kantor ini mencuat setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak BGN agar lebih bijak mengelola anggaran operasional dengan memanfaatkan barang milik negara atau aset BUMN yang menganggur. Menurutnya, skema sewa gedung untuk lembaga pemerintah beranggaran besar sangat tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Anggota dewan menilai penggunaan gedung BUMN jauh lebih akuntabel ketimbang terus mengalokasikan alokasi dana sewa komersial kepada pihak swasta.
Selain masalah efisiensi sewa, rapat kerja tersebut juga memanas saat anggota Komisi IX, Nuroji, mempertanyakan besarnya alokasi anggaran BGN yang mencapai Rp7 triliun untuk urusan keuangan, tata usaha, arsip, rumah tangga, hingga protokol. Legislator meminta penjelasannya secara transparan apakah pembengkakan pos anggaran operasional tersebut berkaitan langsung dengan rencana pemindahan gedung baru. Menanggapi hal tersebut, BGN menggaransi bahwa pengelolaan alokasi anggaran akan difokuskan pada penguatan struktur kelembagaan dan peningkatan kualitas program di lapangan.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, menilai langkah BGN memanfaatkan aset BUMN merupakan bentuk efisiensi belanja modal yang patut diapresiasi jika dilakukan secara transparan. Namun, ia mengingatkan agar proses transisi kantor tidak mengganggu fokus utama BGN dalam mengawal program pemenuhan gizi nasional serta standarisasi dapur umum di daerah. "Integrasi dan pemanfaatan gedung BUMN memang menekan overhead cost, tetapi prioritas utama lembaga tetap pada efektivitas eksekusi program di masyarakat," tegas Roy. (RHU)
