JAKARTA, AFU.ID — Istilah working poor merujuk pada orang yang bekerja, bahkan penuh waktu, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan atau sekadar memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Fenomena ini kerap luput dari angka pengangguran, karena mereka tercatat sebagai penduduk yang bekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia terus bertambah, tetapi sebagian besar tambahannya berada di sektor informal. Sementara itu, rata-rata upah buruh di sejumlah provinsi masih berada di bawah garis kemiskinan nasional untuk satu rumah tangga.
“Pekerja formal per Agustus 2026 mengalami peningkatan menjadi sekitar 62,25 juta orang,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edhy Mahmud dalam rilis Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Kamis (5/11/2026). Namun pada periode yang sama, jumlah pekerja informal naik lebih banyak, yakni menjadi 85,73 juta orang atau 57,93 persen dari seluruh pekerja. Total penduduk bekerja per Agustus 2026 tercatat 147,98 juta orang, bertambah 1,44 juta orang dibanding setahun sebelumnya.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendefinisikan working poor sebagai orang yang bekerja tetapi tinggal dalam rumah tangga dengan pendapatan atau pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Artinya, ukuran yang dipakai bukan hanya upah individu, tetapi juga jumlah tanggungan di dalam rumah tangga. Seorang pekerja bisa berpenghasilan di atas upah minimum, tetapi tetap tergolong working poor jika harus menanggung banyak anggota keluarga. Kondisi ini berbeda dengan pengangguran, karena working poor tetap bekerja dan tercatat dalam statistik ketenagakerjaan.
Sakernas menggolongkan seseorang sebagai bekerja jika ia bekerja paling sedikit satu jam dalam sepekan terakhir, sesuai standar ILO. Karena itu, angka pekerja yang terus naik belum tentu berarti kesejahteraan pekerja juga membaik. Pada Agustus 2026, jumlah setengah penganggur, yakni pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per pekan dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan, naik 1,24 juta orang menjadi 12,84 juta orang.
BPS mencatat rata-rata upah buruh nasional pada Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta per bulan. Rata-rata tertinggi ada di DKI Jakarta, yakni Rp5,91 juta, sedangkan terendah di Jawa Tengah, yakni Rp2,54 juta per bulan. Pada saat yang sama, garis kemiskinan nasional per Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Dengan rata-rata 4,62 anggota per rumah tangga, garis kemiskinan nasional untuk satu rumah tangga mencapai Rp3.091.866 per bulan.
Angka itu menunjukkan rata-rata upah buruh di Jawa Tengah berada di bawah garis kemiskinan nasional per rumah tangga. Secara hitungan, rumah tangga dengan satu pencari nafkah yang berpenghasilan setara rata-rata upah provinsi itu tidak cukup untuk memenuhi garis kemiskinan nasional bagi seluruh anggotanya. Meski begitu, BPS menetapkan garis kemiskinan yang berbeda di tiap provinsi, dan banyak rumah tangga memiliki lebih dari satu pencari nafkah. Data rata-rata upah juga hanya mencakup buruh atau karyawan, yang menurut Sakernas Mei 2026 hanya sekitar 37 persen dari seluruh pekerja.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07 persen, turun dari 8,25 persen pada September 2025. Namun dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026, Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, yaitu 8,30 dolar AS per kapita per hari (paritas daya beli 2021). Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi menegaskan garis Bank Dunia itu “bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia”. Menurut BPS, standar Bank Dunia terutama dipakai untuk membandingkan antarnegara.
Perbedaan itu menjelaskan mengapa banyak pekerja yang tidak tercatat miskin menurut BPS tetap merasa hidup pas-pasan. Survei PwC “Global Workforce Hopes and Fears” yang dirilis awal 2026 mencatat 49 persen pekerja Indonesia berada dalam tekanan finansial berat. Struktur pendidikan pekerja juga berpengaruh: BPS mencatat 33,89 persen pekerja Indonesia per Agustus 2026 masih berpendidikan SD ke bawah, kelompok yang rata-rata upahnya paling rendah.
Pemerintah dan ILO menandatangani Program Pekerjaan Layak Nasional (Decent Work Country Programme) 2026–2030 pada 28 Oktober 2026 di Jakarta. Program itu memprioritaskan dialog sosial, kesempatan kerja yang produktif dan inklusif, serta perlindungan sosial yang universal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan arah kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah lapangan kerja, melainkan pada pekerjaan yang produktif, formal, terlindungi, dan memberikan penghasilan layak. Pembahasan upah minimum 2027 yang tengah berlangsung di daerah akan menjadi salah satu penentu daya beli para pekerja tahun depan. (RHU)