JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menyiapkan sekitar 139 ribu formasi guru ASN yang akan mulai dibuka melalui skema CPNS sebagai bagian dari upaya menutup kekurangan guru nasional yang saat ini mencapai 464.856 orang. Formasi tersebut tidak hanya terbuka bagi guru honorer yang sudah mengajar, tetapi juga lulusan baru (fresh graduate) S1 dan D-IV yang ingin masuk ke dunia pendidikan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Pemerintah menargetkan kekurangan guru tersebut dipenuhi dengan skema 30 persen pada tahap pertama, 30 persen pada tahap kedua, dan 40 persen pada tahap ketiga. Dengan pembagian tersebut, sekitar 139 ribu formasi menjadi gelombang awal yang akan dibuka. “Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, ” kata Nunuk Suryani, Rabu (23/09/26).
Berbeda dengan skema yang selama ini dipahami banyak pelamar, formasi CPNS guru tidak akan mewajibkan peserta sudah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemendikdasmen memastikan lulusan S1 dan D-IV tetap dapat mengikuti seleksi selama memenuhi syarat umum menjadi ASN. Dengan kata lain, peluang tidak hanya terbuka bagi guru yang sudah mengajar, tetapi juga lulusan baru yang ingin menjadi guru negeri.
Meski demikian, peserta yang telah menyelesaikan PPG tetap akan mendapat prioritas. Pemerintah menilai lulusan PPG sudah memiliki bekal profesi yang lebih siap dibanding pelamar yang belum mengikuti pendidikan profesi. “Jadi tidak harus sudah mengikuti PPG, karena nanti kan kami yang meng-PPG kan, tapi yang sudah PPG tentu mendapatkan prioritas,” ujar Nunuk Suryani, Rabu.
Pembukaan formasi besar-besaran ini muncul di tengah masih tingginya kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Selain kekurangan guru yang mencapai ratusan ribu orang, pemerintah juga masih memiliki data lebih dari 237 ribu guru non-ASN yang tercatat aktif mengajar hingga akhir 2026. Kelompok ini menjadi salah satu basis pelamar potensial dalam rekrutmen mendatang.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan jalur lain bagi tenaga pendidik non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan guru non-ASN akan diberi kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS maupun PPPK. Sementara mereka yang belum lolos seleksi tetap dapat mengajar dengan pembiayaan melalui dana BOS.
Kebijakan tersebut membuat persaingan menuju kursi guru ASN diperkirakan akan semakin terbuka. Jika selama ini rekrutmen lebih banyak dipersepsikan sebagai ruang untuk guru honorer, kini lulusan baru juga memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut berebut formasi. Dengan kebutuhan nasional yang masih mencapai ratusan ribu guru, pemerintah berharap rekrutmen bertahap ini dapat menjadi solusi atas kekurangan tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun terjadi di berbagai daerah. (RHU)
