AFU.id

Indeks Berita

Tak Lagi Gratis, Daftar Tarif Terbaru Gerbang Tol Sementara Cipeundeuy di Tol Cipali

Pengguna Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) kini dikenakan tarif saat melintasi Gerbang Tol Sementara Cipeundeuy, yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2026, setelah sebelumnya beroperasi gratis. Tarif dikenakan berdasarkan golongan kendaraan, dengan biaya Rp18.000 hingga Rp37.000 untuk perjalanan dari Gerbang Tol Cikampek menuju Cipeundeuy, dan Rp12.500 hingga Rp26.000 untuk perjalanan dari Cipeundeuy ke Gerbang Tol Kalijati, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Pihak pengelola menging

Tak Lagi Gratis, Daftar Tarif Terbaru Gerbang Tol Sementara Cipeundeuy di Tol Cipali

Panitia: Pemukulan Bukan di Arena Muktamar NU, Peserta Tak Dikarantina

Panitia Lokal (Panlok) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) membantah isu pemukulan terjadi di arena resmi Muktamar. Ketua Panlok KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozak mengatakan insiden tersebut berlangsung di sebuah hotel di luar kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Klarifikasi itu disampaikan untuk merespons pernyataan salah satu calon Ketua Umum PBNU, Gus Salam. Menurut konfirmasi Kasat Reskrim Polres Jombang, lokasi kejadian berada di sebuah hotel di Desa Kepa

Panitia: Pemukulan Bukan di Arena Muktamar NU, Peserta Tak Dikarantina

Tolak Aturan Jegal Pejabat Parpol, Massa Pendukung Gus Yusuf Demo di Muktamar ke-35 NU

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, memanas setelah peserta memperdebatkan aturan pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Simpatisan Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf menggelar aksi demonstrasi di pintu akses Sidang Pleno IV, Minggu (30/08/26). Mereka menolak aturan yang mewajibkan mantan pejabat politik menunggu satu tahun sebelum mencalonkan diri. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Serba Guna (GSG) tempat sidang dige

Tolak Aturan Jegal Pejabat Parpol, Massa Pendukung Gus Yusuf Demo di Muktamar ke-35 NU

Dinilai Nirempati di Tengah Asap Karhutla: Istri Pejabat Daerah di Kalimantan Sempat-Sempatnya Gelar Pesta

Istri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah Syarifuddin, menuai kritik tajam dari publik setelah menggelar perayaan ulang tahun mewah di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah tersebut. Acara yang berlangsung pada akhir Agustus 2026 ini dinilai sangat tidak peka terhadap penderitaan masyarakat yang terpapar asap karhutla, memicu kemarahan warganet di media sosial. Kejadian ini bukanlah yang pertama di Kalimantan, di mana elite pejabat sebelumny

3 media, Cenderung kiri
Dinilai Nirempati di Tengah Asap Karhutla: Istri Pejabat Daerah di Kalimantan Sempat-Sempatnya Gelar Pesta

BNPB: Putusan MK Memberikan Kepastian Penetapan Staus Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait penetapan status bencana nasional, akan memberikan kepastian kepada pemerintah dalam menentukan tingkatan status bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menerangkan, selama ini penetapan status bencana didasarkan pada lima indikator utama, yaitu jumlah korban, kerugian ha

BNPB: Putusan MK Memberikan Kepastian Penetapan Staus Bencana

Netizen Unggah Rekaman Digital, Ungkap Dugaan Keterlibatan Massa GRIB Jaya dalam Kericuhan 27 Agustus

Beredar rekaman video di media sosial yang menunjukkan dugaan keterlibatan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bau (GRIB) Jaya dalam kericuhan di sekitar Gedung DPR pada 27 Agustus 2026, dengan bukti visual yang memperlihatkan massa menggunakan truk dan melakukan aksi kekerasan. Kesaksian pengemudi ojek online dan video menunjukkan tindakan provokatif serta penganiayaan terhadap sejumlah individu, termasuk seorang penjual cermin yang meninggal dunia. Meski pihak GRIB Jaya membantah tuduhan tersebut d

Netizen Unggah Rekaman Digital, Ungkap Dugaan Keterlibatan Massa GRIB Jaya dalam Kericuhan 27 Agustus

Prabowo Rapat dengan Panglima TNI dan Sejumlah Menteri di Hambalang, Minta Percepatan Penanganan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (29/8/2026) malam. Rapat itu membahas sejumlah hal di antaranya percepatan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih melanda di sejumlah wilayah khususnya Kalimantan dan Sumatera. Dalam unggahan yang dirilis akun @sekretariat.kabinet, Prabowo rapat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Me

Prabowo Rapat dengan Panglima TNI dan Sejumlah Menteri di Hambalang, Minta Percepatan Penanganan Karhutla

Duduk Perkara Penganiayaan Peserta Muktamar yang Melibatkan PWNU Kalbar

Penganiayaan terhadap peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) asal Kalimantan Barat di Jombang melibatkan oknum dari Pengurus Wilayah NU Kalbar dan diduga terkait dengan pengondisian suara Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Insiden ini terjadi di luar arena resmi Muktamar setelah pembukaan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan saat ini kasus tersebut ditangani oleh Polres Jombang. Beberapa sumber menyatakan bahwa penganiayaan dipicu oleh pemaksaan terhadap korban untuk memilih calon tertentu dalam p

Duduk Perkara Penganiayaan Peserta Muktamar yang Melibatkan PWNU Kalbar

Geger, Kiai Asep Sebut Gus Ipul Dalang Pengondisian Muktamar NU, Ultimatum Kotak Suara Wajib Dibakar

KH Asep Saifuddin Chalim mengungkapkan tuduhan serius terhadap proses pengumpulan suara Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, yang dianggapnya penuh dengan praktik riswah dan penyekapan. Ia menyerukan agar suara yang telah terkumpul dimusnahkan dan meminta pemilihan dilakukan ulang tanpa tekanan. Kiai Asep juga mengkritik mekanisme pemilihan yang berpotensi mengesampingkan tokoh-tokoh besar dalam NU, serta menuduh panitia yang dipimpin oleh Gus Ipul sebagai "seke

Geger, Kiai Asep Sebut Gus Ipul Dalang Pengondisian Muktamar NU, Ultimatum Kotak Suara Wajib Dibakar

Kubu Gus Yahya Tolak Pernyataan Zulfa Mustofa soal 5 Kandidat Sepakat AHWA: Klaim Sepihak

Kubu Gus Yahya, yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni, menolak pernyataan KH Zulfa Mustofa yang mengklaim bahwa lima kandidat Ketua Umum PBNU sepakat menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), menyebutnya sebagai klaim sepihak. Amin menegaskan bahwa mekanisme pemilihan langsung harus dipertahankan, sesuai dengan sejarah dan prinsip demokrasi di NU, di mana kedaulatan ada di tangan muktamirin. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perdebatan yang belum selesai mengenai c

Kubu Gus Yahya Tolak Pernyataan Zulfa Mustofa soal 5 Kandidat Sepakat AHWA: Klaim Sepihak

Alasan Sidang Pleno Pemilihan Ketum PBNU Tertutup, Sempat Alot antara Metode AHWA dan Voting

Sidang pleno pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan materi internal organisasi. Meskipun sebagian besar persidangan terbuka untuk media, pembahasan mengenai mekanisme pemilihan yang melibatkan opsi AHWA dan voting menjadi perdebatan yang alot di antara para calon dan peserta. Lima calon ketua sepakat menggunakan metode AHWA, namun belum mencapai mufakat, sehingga pimpinan sidang memutuskan untuk melanjutkan dengan voting jika musyawarah

Alasan Sidang Pleno Pemilihan Ketum PBNU Tertutup, Sempat Alot antara Metode AHWA dan Voting

Sidang Pleno Sempat Alot dan Diskors, Muktamar ke-35 NU Jombang Akhirnya Ketuk Palu Aturan Baru

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya menetapkan mekanisme baru pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Voting tidak langsung menentukan ketua umum, tetapi hanya menjaring maksimal lima nama calon. Lima nama dengan suara terbanyak akan diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih ketua umum periode 2026–2031. Keputusan itu ditetapkan dalam Sidang Pleno III di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/08/26). Sid

Sidang Pleno Sempat Alot dan Diskors, Muktamar ke-35 NU Jombang Akhirnya Ketuk Palu Aturan Baru

Alasan Muktamarin NU Sepakati Pemerintah Tidak Boleh Pakai Dana Pendidikan untuk MBG

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan agar pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun anggaran 2027, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Komisi C Muktamar menegaskan bahwa pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan penting untuk memastikan bahwa alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan tetap terpenuhi, serta untuk menghindari pengalihan dana yang dapat mengurangi kualitas pendidikan. Selain itu, Muktamar juga

Alasan Muktamarin NU Sepakati Pemerintah Tidak Boleh Pakai Dana Pendidikan untuk MBG

Hasil Bahtsul Masail Muktamar PBNU: Bolehkan Bitcoin, Transplantasi Cip hingga Komersialisasi DNA

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) membahas isu-isu kontemporer terkait teknologi dan ekonomi digital, termasuk penggunaan cip otak, komersialisasi data DNA, dan status Bitcoin. Dalam forum Bahtsul Masail, penggunaan cip otak untuk tujuan medis diperbolehkan, sementara data DNA dianggap sebagai informasi pribadi yang tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin pemiliknya. Bitcoin diakui sebagai harta yang dapat ditransaksikan, tetapi tidak sebagai mata uang resmi. Hasil pembahasan tersebut masih me

Hasil Bahtsul Masail Muktamar PBNU: Bolehkan Bitcoin, Transplantasi Cip hingga Komersialisasi DNA

Muktamar NU Alot, Lima Caketum Sepakat AHWA tapi Pemilihan Tetap Dibawa ke Voting

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta mengalami perdebatan alot mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, meskipun lima calon ketua umum sepakat untuk menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Forum Muktamar tetap memutuskan untuk melanjutkan pemilihan melalui voting karena belum mencapai mufakat, dengan dua opsi yang dipertimbangkan: mempertahankan pemilihan langsung atau melakukan penjaringan calon yang akan ditentukan AHWA. Sidang Pleno III yang tertunda akan di

Muktamar NU Alot, Lima Caketum Sepakat AHWA tapi Pemilihan Tetap Dibawa ke Voting