Sidang Pleno Sempat Alot dan Diskors, Muktamar ke-35 NU Jombang Akhirnya Ketuk Palu Aturan Baru

JAKARTA, AFU.ID — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya menetapkan mekanisme baru pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Voting tidak langsung menentukan ketua umum, tetapi hanya menjaring maksimal lima nama calon. Lima nama dengan suara terbanyak akan diserahkan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih ketua umum periode 2026–2031.

Keputusan itu ditetapkan dalam Sidang Pleno III di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/08/26). Sidang sempat berlangsung alot setelah peserta memperdebatkan pilihan antara pemilihan langsung dan mekanisme berjenjang melalui AHWA. Pimpinan sidang kemudian menskors forum sebelum mekanisme tersebut disepakati.

Muktamirin yang memiliki hak suara diperbolehkan memilih paling banyak lima kandidat. Nama-nama tersebut akan dihitung, dirangking, lalu diambil lima besar sebagai daftar calon ketua umum. Pola ini berbeda dari sistem one man one vote yang sebelumnya digunakan untuk memilih satu nama secara langsung.

Pimpinan Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan musyawarah mufakat tetap menjadi pilihan pertama. Jika kesepakatan tidak tercapai, proses dilanjutkan dengan voting penjaringan sebelum masuk ke AHWA. “Bedanya, vote untuk calon dengan penjaringan memilih sebanyak-banyaknya lima calon,” kata Asrorun.

Lima nama yang masuk peringkat teratas tidak otomatis menjadi ketua umum. AHWA akan memilih satu calon setelah kandidat menyatakan kesediaan secara lisan atau tertulis dan memperoleh persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih. Dengan demikian, keputusan akhir berada pada AHWA, bukan langsung pada seluruh peserta muktamar.

Dorongan penggunaan mekanisme AHWA sebelumnya disampaikan lima calon ketua umum, yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, dan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Kelimanya menyatakan sepakat agar proses pemilihan ketua umum dilakukan melalui AHWA. Zulfa menyebut pola tersebut menggabungkan proses pemilihan dan seleksi.

Menurut Zulfa, mekanisme berjenjang diperlukan untuk menjaga keselarasan antara Tanfidziyah sebagai pelaksana kebijakan dan Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi NU. Ia menilai AHWA dapat memperkuat peran ulama dalam menentukan sekaligus mengevaluasi kepemimpinan Tanfidziyah. Skema ini juga diharapkan mengurangi ketegangan yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.

Setelah mekanisme disahkan, tahapan berikutnya adalah penjaringan lima nama melalui suara perwakilan PCNU, PWNU, dan PCINU. Lima nama tersebut akan dibawa ke AHWA untuk menentukan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Muktamar ke-35 NU berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. (RHU)