JAKARTA, AFU.ID - Perhelatan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dimulai hari ini, Kamis (27/8/2026). Para ulama sepuh memaklumatkan agar pemerintah tak ikut campur dalam penentuan posisi di kepengurusan PB NU, khususnya untuk Ketua Umum PB NU.
Sejumlah kiai sepuh yang hadir dan menyampaikan seruan moral antara lain Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH 'Athoillah Sholahuddin Anwar, dan KH Mu'adz Thohir. Kemudian ada pula KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Muhibbul Aman Aly, KH Nurul Yaqin Ishaq, KH Ali Akbar Marbun, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyiddin Ishaq, KH Said Aqil Siroj, hingga KH Ahmad Mustofa Bisri.
Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin menggarisbawahi pentingnya independensi para pemilik suara agar tidak terpengaruh oleh dorongan luar. Beliau mengingatkan tanggung jawab moral yang mengikat setiap peserta permusyawaratan.
"Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang," kata Ma'ruf.
Lebih jauh, Ma'ruf Amin menyoroti konsekuensi spiritual dari setiap pilihan politik organisasi. Dia menegaskan, keputusan mengabaikan sosok calon yang lebih baik demi kepentingan pragmatis merupakan wujud penyimpangan dari nilai dasar pendirian organisasi. "Jadi khianat kepada Nabi, khianat kepada pendiri (NU). Apalagi kalau memilihnya itu ada sesuatu, maka dosanya menjadi bertambah," ujarnya.
Mengenai spekulasi keterlibatan kekuasaan politik, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia tersebut menyampaikan keyakinannya, pihak Istana Presiden tidak akan mencampuri urusan internal organisasi maupun memberikan dukungan tertutup kepada figur tertentu. "Muktamar ini yang kami dengar, mereka juga tidak akan ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU," ujar Ma'ruf.
Ia menambahkan keyakinannya terkait netralitas pemerintah demi menjaga proses demokrasi internal organisasi. "Jangan sampai ada Muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak, dipengaruhi pihak tertentu, ada isu restu Istana misalnya. Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu," tegas Ma'ruf.
Sikap para kiai sepuh terformulasikan dalam tujuh poin tausiyah yang dibacakan oleh Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly. Dalam pembacaan rumusan tersebut, ditegaskan bahwa perhelatan muktamar wajib bersih dari praktik transaksional dan rekayasa politik. "Muktamar Nahdlatul Ulama bukanlah semata-mata arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah," ujar KH Muhibbul Aman Aly.
Ia memperjelas hakikat penyelenggaraan forum musyawarah lima tahunan tersebut. "Muktamar ke-35 NU adalah forum permusyawaratan para ulama dan para pemegang amanat jam'iyah yang harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi adab... Karena itu, Muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji, transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, ataupun cara-cara lain yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jam'iyah," ujar Muhib.
Terkait posisi para peserta sebagai pemegang kedaulatan organisasi, Muhib mempertegas larangan atas segala bentuk pengondisian suara. "Kedaulatan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengondisian, ataupun rekayasa yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan Muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya," tegas Muhib.
Dalam tausiyah tersebut, para kiai turut menaruh kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat memastikan jajaran pemerintahannya tetap menghormati kemandirian NU. Apabila ditemukan oknum pejabat atau menteri yang mencoba melakukan intervensi, para kiai meminta Presiden untuk mengambil tindakan tegas.
Mereka bahkan menyatakan kesiapan untuk bertatap muka secara langsung dengan Presiden demi menyampaikan keprihatinan demi menjaga kehormatan pemerintah dan kedaulatan organisasi. Di tengah seruan penegakan etika musyawarah tersebut, bursa calon Ketua Umum PBNU mulai menghangat. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi sejumlah nama yang muncul di tengah warga Nahdliyin, seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, Kiai Kikin (Ketua PWNU Jawa Timur), serta incumben KH Yahya Cholil Staquf.
Pemilihan Rais Aam sendiri direncanakan bakal menggunakan mekanisme sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Mekanisme itu ditempuh guna memastikan penetapan kepemimpinan tertinggi kerohanian NU tetap terjaga dari pergesekan politik. (MAR)
