JAKARTA, AFU.ID — Sidang Pleno II Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menetapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) diterima secara penuh dan aklamasi oleh seluruh peserta muktamar. Keputusan penting tersebut diambil dalam persidangan yang berlangsung hangat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (28/8/2026).
Sidang pleno tersebut dipimpin oleh Prof. Nuh dengan didampingi Prof. Rumadi Ahmad dan Prof. Nizar. Dalam pemaparannya di hadapan para muktamirin, Gus Yahya menjelaskan, selama lima tahun masa khidmahnya, PBNU memfokuskan kinerjanya pada lima fondasi utama transformasi organisasi. Lima pilar tersebut mencakup penguatan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola organisasi, hingga pembentukan ekosistem khidmah yang terintegrasi.
Gus Yahya menegaskan, LPJ tersebut disampaikan bukan bentuk klaim kesempurnaan, melainkan wujud transparansi atas apa yang telah dijalankan. "Mengapa kami memilih mengerjakan ini? Karena tentu di dalam lanskap pilihan-pilihan strategi ada beragam pilihan. Kenapa kami memilih sesuatu dan tidak yang lain? Ini tentu membutuhkan penjelasan," ujar Gus Yahya di podium sidang.
Ia juga secara jujur mengakui adanya dinamika dan kekurangan selama masa kepengurusannya. "Kami tidak bermaksud menyatakan bahwa semua pekerjaan telah selesai. Kami juga tidak mengklaim semua keputusan yang dibuat selalu benar atau selalu tepat," katanya menegaskan. Lebih lanjut, Gus Yahya memetakan tiga agenda strategis yang harus terus dikawal oleh kepemimpinan NU mendatang, yakni kelanjutan transformasi organisasi, reposisi politik Nahdlatul Ulama, serta penguatan peran internasional NU di panggung global.
Proses penerimaan laporan pertanggungjawaban tersebut berjalan mulus saat jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) serta Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka. PWNU Aceh, Kalimantan Selatan, Bali (mewakili 9 PCNU), Maluku (mewakili 10 PCNU), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan menerima LPJ PBNU secara utuh tanpa catatan. Bahkan, PWNU Lampung menyatakan menerima LPJ sekaligus menyampaikan kesiapannya untuk menerima kembali laporan kepengurusan pada periode berikutnya dari Ketua Umum yang sama.
Sementara itu, beberapa wilayah seperti PWNU Kalimantan Tengah dan PWNU Jawa Timur memberikan dukungan penuh yang disertai beberapa catatan kritis dan konstruktif untuk penguatan organisasi ke depan. PWNU Kalimantan Tengah mendorong agar pendampingan organisasi di tingkat daerah semakin diperkuat. Di sisi lain, PWNU Jawa Timur memberikan catatan agar program PMKNU dan PKWK diperluas pelaksanaannya, serta meminta agar kegiatan yang selama ini berjalan secara sektoral dapat diarahkan menjadi bagian dari ekosistem keorganisasian NU yang lebih terintegrasi.
Merespons pandangan umum serta penerimaan penuh dari para peserta muktamar, Gus Yahya menyampaikan rasa terima kasih mendalam dan apresiasi atas kebesaran hati seluruh muktamirin. Dia berjanji seluruh masukan dan catatan berharga yang disampaikan akan menjadi poin evaluasi vital bagi kepengurusan PBNU di periode mendatang.
"Terima kasih atas kelapangan dada dan semua catatan. Semua akan ditindaklanjuti PBNU periode ke depan. Secara pribadi, atas nama Yahya Cholil Staquf dan mewakili jajaran syuriah serta tanfidziyah, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan berkhidmah yang diberikan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan lahir dan batin," pungkas Gus Yahya menutup persidangan.
Penerimaan LPJ PBNU 2021–2026 secara aklamasi ini menjadi salah satu penanda penting kelancaran Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas. Penerimaan ini juga dinilai menjadi sinyal kuat bakal terpilihnya kembali Gus Yahya sebagai nakhoda PB NU untuk lima tahun ke depan. (MAR)
