AFU.id

Indeks Berita

Dari Polisi Biasa Menjadi Perusak Polri, Muradi: Listyo Sigit Polisi Tanpa Prestasi, Naik Karena Kedekatan Politik

Dalam diskusi terbuka yang menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi serta Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, terungkap analisis mendalam tentang bagaimana seseorang yang dinilai "tidak istimewa" dapat mencapai pucuk pimpinan Polri dan berdampak destruktif terhadap organisasi. Segmen pembahasan yang menyoroti sosok Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi klimaks dari kritik terhadap sistem meritokrasi yang tidak berjalan di tubuh Polri. Prof. Muradi, yang telah meneliti kepol

Dari Polisi Biasa Menjadi Perusak Polri, Muradi: Listyo Sigit Polisi Tanpa Prestasi, Naik Karena Kedekatan Politik

Menhut Raja Juli Umbar Janji Soal Wacana Pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon: Tidak Saya Izinkan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan izin untuk aktivitas pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kawasan laut di sekitarnya sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Raja Juli berkomitmen untuk menjaga kawasan konservasi tersebut dan hanya akan menerbitkan izin yang berkaitan dengan kepentingan konservasi. Sementara itu, pihak ESDM menyatakan bahwa penetapan WUP tidak men

Menhut Raja Juli Umbar Janji Soal Wacana Pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon: Tidak Saya Izinkan

Aturan "Kekayaan Tidak Wajar" Hilang dari UU Perampasan Aset. ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Majelis Kehormatan

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset telah melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengesahan UU Perampasan Aset yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan substansi penting dalam pemberantasan korupsi. ICW menyoroti ketidakbukaan dokumen pembahasan undang-undang serta tidak adanya pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar, yang berpotensi menyulitkan penegakan hukum terhadap pelak

Aturan "Kekayaan Tidak Wajar" Hilang dari UU Perampasan Aset. ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Majelis Kehormatan

Pakar Hukum Ingatkan MPR Agar tak Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Calon Wapres dan Waktu Pemilihan, Berpotensi Melanggar UU MD3 dan Pemilihan Pengganti Gibran Berpotensi Batal Demi Hukum

Pakar hukum memperingatkan MPR mengenai potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 terkait pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Penghitungan tenggat waktu pengajuan calon, yang seharusnya 14 hari kerja sebelum sidang paripurna, tampaknya disalahartikan sebagai hari kalender, sehingga jika pemilihan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026 tanpa pengusulan calon pada 19 November 2026, proses tersebut berpotensi

Pakar Hukum Ingatkan MPR Agar tak Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Calon Wapres dan Waktu Pemilihan, Berpotensi Melanggar UU MD3 dan Pemilihan Pengganti Gibran Berpotensi Batal Demi Hukum

Rangkuman Seluruh Isi UU Perampasan Aset: Proses Perampasan, Jenis Aset, hingga Fungsi Pengelola dan Pengawas

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah 18 tahun proses pembahasan. UU ini bertujuan untuk memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan hukum terhadap pelakunya, meskipun belum secara khusus mengatur perampasan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi mereka. Selain itu, mekanisme pem

Rangkuman Seluruh Isi UU Perampasan Aset: Proses Perampasan, Jenis Aset, hingga Fungsi Pengelola dan Pengawas

Tok! UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen Jadi Rp6,1 Juta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941, yang mencerminkan kenaikan 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 setelah diskusi bersama Dewan Pengupahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sembari mempertimbangkan kelangsungan dunia usaha. Proses pembahasan UMP tahun ini berlangsung dalam mekanisme tripartit yang melib

Tok! UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen Jadi Rp6,1 Juta

Janji Raja Juli: TN Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa, Tak Akan Terbitkan Izin Tambang

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon akan tetap menjadi habitat utama bagi Badak Jawa dan tidak akan menerbitkan izin untuk kegiatan pertambangan di kawasan tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang dianggap dapat mengancam kelangsungan hidup spesies langka ini. Raja Juli menegaskan pentingnya perlindungan habitat badak Jawa dan menyarankan agar tidak ada tambang di sekitar Uju

Janji Raja Juli: TN Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama Badak Jawa, Tak Akan Terbitkan Izin Tambang

Pemilihan Cawapres Makin Dekat: Prabowo Setor Langsung 2 Nama Rabu Depan, Dasco Masuk?

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 25 November 2026, sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, mulai menguat sebagai kandidat cawapres, didukung oleh banyak pihak termasuk kader Gerindra dari berbagai daerah, yang menilai Dasco memiliki kemampuan politik dan komunikasi yang baik serta dapat diterim

Pemilihan Cawapres Makin Dekat: Prabowo Setor Langsung 2 Nama Rabu Depan, Dasco Masuk?

MPR Siapkan Skenario Pemilihan Wapres, Termasuk Skenario Voting Dua Putaran, Sinyal Kerasnya Bursa Cawapres di Internal Prabowo?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah merumuskan skenario pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, termasuk opsi pemungutan suara dua putaran, menjelang tenggat penyerahan dua nama calon oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 November 2026. Dinamika ini mencerminkan ketatnya persaingan di internal Partai Gerindra, di mana dukungan mengemuka untuk Menko PMK Sugiono dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, meskipun pertemuan lobi antara kedua tokoh tersebut belum mencapai kes

MPR Siapkan Skenario Pemilihan Wapres, Termasuk Skenario Voting Dua Putaran, Sinyal Kerasnya Bursa Cawapres di Internal Prabowo?

Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Bukan Ide Hashim, Menhut Ungkap Sudah Ada Sejak 1980-an

Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menuai kontroversi setelah diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, namun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa ide ini sebenarnya telah dikaji sejak tahun 1980-an untuk mencari habitat kedua bagi spesies yang terancam punah tersebut. WALHI menolak rencana tersebut, mengingat pemindahan ini berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidup Badak Jawa, dan menekankan pentingnya ka

Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Bukan Ide Hashim, Menhut Ungkap Sudah Ada Sejak 1980-an

Menteri PU Pilih Pertahankan Sawah dan Bangun Irigasi daripada Korbankan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan lahan persawahan demi menjaga produksi pangan nasional dan mendukung swasembada pangan, sehingga tidak akan mengorbankan lahan tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Meskipun hal ini memaksa pemerintah daerah mencari lokasi alternatif, Kementerian PU akan menyesuaikan desain bangunan Sekolah Rakyat jika lahan yang tersedia lebih kecil dari yang dibutuhkan, dengan tetap memastikan kapasitas penerimaan siswa men

Menteri PU Pilih Pertahankan Sawah dan Bangun Irigasi daripada Korbankan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Obrolan Empat Mata Prabowo dan Putin: Tanpa Penerjemah, Apa yang Dibahas?

Dalam KTT ke-33 APEC di Shenzhen, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan obrolan empat mata tanpa penerjemah selama sekitar satu jam, yang fokus pada kerja sama ekonomi antara kedua negara. Meskipun tidak ada rincian lebih lanjut mengenai topik yang dibahas, Putin memuji Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan tercepat di dunia, serta mengumumkan rencana untuk menyepakati perjanjian kerja sama dengan Indonesia pada tahun depan

Obrolan Empat Mata Prabowo dan Putin: Tanpa Penerjemah, Apa yang Dibahas?

Benarkah Hashim Djojohadikusumo Punya 26 Jabatan? Ini Daftar dan Statusnya

Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan setelah beredarnya daftar yang mengaitkannya dengan 26 jabatan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, organisasi, dan dunia usaha. Namun, tidak semua posisi yang tercantum dalam daftar tersebut aktif atau dapat dipastikan keberadaannya hingga November 2026, karena beberapa hanya bersifat penasihat atau pendiri. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan status dan masa jabatan dari posisi-posisi tersebut, teruta

Benarkah Hashim Djojohadikusumo Punya 26 Jabatan? Ini Daftar dan Statusnya

Dituntut Malaysia Bayar Rp57 Triliun Imbas Asap Karhutla, Bakom Malah Ungkit Prabowo Minta Maaf

Malaysia mengajukan tuntutan kompensasi sebesar 13 miliar ringgit (sekitar Rp57 triliun) kepada Indonesia terkait kerugian akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tuntutan ini disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, yang menyebutkan kerugian tersebut terkait dampak kesehatan dan penurunan jumlah wisatawan. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memi

Dituntut Malaysia Bayar Rp57 Triliun Imbas Asap Karhutla, Bakom Malah Ungkit Prabowo Minta Maaf

DKPP Mulai Sidangkan Empat Aduan Etik terkait Syarat Pendidikan Gibran pada 23 November

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memulai persidangan terhadap empat aduan pelanggaran kode etik terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, yang dijadwalkan berlangsung mulai 23 November 2026. Persidangan ini akan dilakukan dalam empat agenda terpisah dan mencakup pemeriksaan berbagai aspek, termasuk aduan, keterangan pihak terkait, dan alat bukti, untuk menentukan adanya pelanggaran etik. Dari lima aduan yang diaju

DKPP Mulai Sidangkan Empat Aduan Etik terkait Syarat Pendidikan Gibran pada 23 November