JAKARTA, AFU.ID — Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur bikin gaduh. Wacana relokasi ini dianggap akan menciptakan ancaman baru terkait keberlangsungan hidup Badak Jawa yang populasinya terancam punah. Terlebih, ada dugaan proyek pertambangan yang terendus di balik wacana pemindahan Badak Jawa tersebut.
Di tengah polemik itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akhirnya buka suara. Dia menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dia menekankan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat utama badak Jawa. “Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Juli, Jumat (20/11/2026).
Dia menegaskan, perlindungan habitat badak jawa menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan satwa yang hanya tersisa di kawasan Ujung Kulon. Menurut dia, kawasan taman nasional harus tetap dipertahankan sebagai ruang konservasi. Raja Juli juga menyampaikan agar tidak ada kegiatan pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara, terkait informasi adanya wilayah izin usaha pertambangan (WUP) di kawasan tersebut, dia meminta kepastian hal itu dikonfirmasi langsung melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP,” katanya.
Selain itu, Raja Juli kembali menegaskan posisi Kementerian Kehutanan terkait kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dia memastikan tidak akan menerbitkan izin apapun selain perizinan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Di samping itu, dia menyebut fokus utama pemerintah adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama Badak Jawa dengan perbaikan ekosistem dan pengawasan yang lebih ketat baik dari jumlah kamera trap hingga polisi hutan. .
Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat rekomendasi ilmuwan untuk mencari habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) bagi badak jawa. Namun, lokasi habitat kedua tersebut masih dalam tahap studi, termasuk kemungkinan di Baluran, Alas Purwo, maupun taman nasional lainnya. Artinya, Alas Purwo baru sebatas salah satu opsi studi untuk habitat kedua, bukan untuk memindahkan seluruh badak dari Ujung Kulon. Ujung Kulon tetap jadi rumah utama, Alas Purwo disiapkan sebagai rumah cadangan kalau terjadi bencana atau hal buruk di habitat utama.
Sebelumnya diberitakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa (rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. WALHI menilai pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.
Wacana pemindahan badak Jawa pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki. Menanggapi hal tersebut, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
Menurut Umi, Hashim seharusnya lebih fokus pada optimalisasi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN. Bukan justru mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa.
"Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya," ujar Umi, Selasa (17/11/2026). (YNL)