AFU.id

Pakar Hukum Ingatkan MPR Agar tak Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Calon Wapres dan Waktu Pemilihan, Berpotensi Melanggar UU MD3 dan Pemilihan Pengganti Gibran Berpotensi Batal Demi Hukum

Bagikan:

Penulis: Agung Riyadi

Ringkasan Berita

Pakar hukum memperingatkan MPR mengenai potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 terkait pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Penghitungan tenggat waktu pengajuan calon, yang seharusnya 14 hari kerja sebelum sidang paripurna, tampaknya disalahartikan sebagai hari kalender, sehingga jika pemilihan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026 tanpa pengusulan calon pada 19 November 2026, proses tersebut berpotensi batal secara hukum. Para ahli hukum mendorong MPR untuk meninjau kembali jadwal sidang demi menghindari pelanggaran prosedur.

Pakar Hukum Ingatkan MPR Agar tak Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Calon Wapres dan Waktu Pemilihan, Berpotensi Melanggar UU MD3 dan Pemilihan Pengganti Gibran Berpotensi Batal Demi Hukum
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan kepada wartawan terkait jadwal sidang pemilihan wapres pengganti Gibran (ANTARA)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi