JAKARTA, AFU.ID — Polemik hukum membayangi proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Para ahli hukum tata negara memberi peringatan, pemilihan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR (Tatib MPR), menyusul perbedaan tafsir dan penghitungan tenggat hari pengusulan dua nama calon.
Inti persoalannya terletak pada penghitungan tenggat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden mengusulkan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR, sementara Pasal 1 angka 9 UU MD3 mendefinisikan "Hari" sebagai hari kerja. Definisi yang sama juga tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2024, dengan Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR menyebut frasa paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna MPR yang dibaca selaras dengan ketentuan UU MD3.
Masalahnya, MPR tampak menerjemahkan 14 hari ini sebagai hari kalender. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengingatkan, jika pemilihan diselenggarakan pada 9 Desember 2026, sementara nama calon yang akan dipilih beserta kelengkapan persyaratannya, belum dikirimkan dengan tenggat paling lambat 19 November 2026, maka itu akan menjadi pelanggaran nyata terhadap hukum acara yang telah ditetapkan sendiri oleh pembentuk undang-undang dan MPR.
"Kalau pemilihan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2026, sementara dua nama calon sampai dengan 19 November 2026 tidak dikirimkan Presiden ke MPR, maka amat jelas bahwa proses pemilihan ini melanggar UU MD3 yang dibuat sendiri oleh pembentuk UU dan Tatib MPR 1/2024 sebagai hukum acara (law of procedures) pemilihan," ujar Titi, dalam unggahan di akun X pribadinya, Jumat (20/11/2026).
"Kalau semua hal ditarik ansich ke aturan UUD NRI 1945, buat apa kita bikin UU. Kalau begitu, soal seleksi lembaga negara independen, ugal-ugalan saja sekalian; tunjuk orang, tetapkan, lalu lantik. Tidak usah pakai prosedur, tidak usah ada kepastian hukum," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Dia mengatakan, hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi batal, karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib, hanya karena soal penghitungan hari yang keliru, mengggunakan hari kalender, padahal harusnya hari kerja. "MPR sebaiknya memngundurkan jadwal sidang dari rencana 9 Desember, karena harus diusulkan 14 hari kerja sebelum hari sidang MPR," tegasnya.
Dalam pandangan para ahli, apabila Sidang Paripurna MPR tetap digelar pada Rabu, 9 Desember 2026, maka seharusnya dengan penghitungan mundur 14 hari kerja, batas pengusulan dua nama calon wapres dan persyaratannya sudah harus masuk ke MPR pada tanggal 19 November 2026 kemarin. Itupun jika dihitung dengan dengan mengesampingkan hari sidang, Sabtu, dan Minggu, serta mempertimbangkan ketiadaan libur nasional atau cuti bersama pada rentang 19 November hingga 9 Desember berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 2026.
Nyatanya, hingga taggal tersebut terlewati, Presiden belum juga menyetor nama calon wapres pengganti Gibran ke MPR. Sementara MPR tetap menjadwalkan sidang pada 9 Desember 2026. "Kekeliruan penghitungan hari tersebut membuat proses pemilihan berpotensi cacat prosedur dan bahkan dinilai berisiko batal apabila jadwal serta tenggat pengusulan tidak disesuaikan dengan aturan hukum acara yang berlaku," jelas Denny Indrayana.
Untuk menghindari pelanggaran prosedur akibat kekeliruan penghitungan hari, muncul desakan agar MPR meninjau ulang atau menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan Wapres. Salah satu opsinya adalah menggeser jadwal sidang ke tanggal berikutnya. Sementara itu, MPR sebelumnya telah menetapkan agenda sidang paripurna pemilihan hingga pelantikan Wapres pada 9 Desember 2026 setelah sempat mengalami pergeseran jadwal dari rencana awal 2 Desember 2026. (MAR)