JAKARTA, AFU.ID — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan tidak ingin mengorbankan lahan persawahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian PU memilih mempertahankan sawah demi menjaga produksi pangan nasional dan mendukung target swasembada, meskipun keputusan tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari lokasi alternatif untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
"Saya enggak mau mengorbankan sawah menjadi bangunan karena kita butuh sawah untuk maintain swasembada pangan kita," kata Dody dalam Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pemilihan lokasi, lanjut dia, menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Sebab, lahan yang disiapkan pemerintah daerah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk ketika lokasi yang ditawarkan merupakan lahan persawahan produktif.
Ia menyebut Kementerian PU pada umumnya menolak usulan pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan sawah. Menurutnya, perluasan akses pendidikan tetap harus berjalan tanpa mengorbankan lahan pertanian yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam skema pembangunan tersebut, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara itu, Kementerian PU bertugas membangun fasilitas pendidikan setelah lokasi yang dibutuhkan tersedia. "Jadi kalau Sekolah Rakyat itu lahan disiapkan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Kebutuhan lahan untuk satu kompleks Sekolah Rakyat yang dirancang menampung sekitar 2.000 siswa mencapai kurang lebih lima hektare. Kebutuhan luas tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah perkotaan yang ketersediaan lahannya terbatas. Ia mencontohkan kesulitan memperoleh lahan seluas lima hektare di Bali. Dalam kondisi tertentu, Kementerian PU harus mempertimbangkan pembangunan di atas lahan yang lebih kecil dengan menyesuaikan rancangan bangunannya. "Jadi kadang-kadang dua hektare, tiga hektare pun kalau kemudian memang sudah enggak ada (opsi) lagi, kita terima," katanya.
Menurut Dody, keterbatasan lahan tidak selalu membuat pembangunan Sekolah Rakyat harus dihentikan. Kementerian PU dapat menyesuaikan desain bangunan agar kapasitas penerimaan siswa tetap mendekati target awal. "Bangunannya yang kita kemudian sesuaikan agar tetap bisa menerima 2.000-an anak kira-kira di dalam," ucapnya. Penyesuaian desain tersebut menjadi salah satu alternatif ketika pemerintah daerah tidak dapat menyediakan lahan sesuai kebutuhan awal. Namun, Dody belum merinci lokasi mana saja yang telah menerapkan penyesuaian tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian jumlah siswa yang akan ditampung sejak tahap perencanaan. Sebab, perubahan kapasitas akan berpengaruh terhadap desain bangunan, kebutuhan ruang, hingga anggaran pembangunan. Sebelumnya, Kementerian PU menyampaikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen menggunakan acuan kebutuhan lahan sekitar lima hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Pada 21 Oktober 2026, Kementerian PU melaporkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat Tahap II. Proyek tersebut terbagi menjadi 93 lokasi pada Tahap IIa dan tujuh lokasi pada Tahap IIb. Pemerintah juga tengah memproses rencana pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi. (EER)