OKI Kutuk Keputusan Israel Ubah Status Kota Hebron, Kewenangan Masjid hingga Situs Penting Jadi Hilang

Jakarta, AFU.ID — Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh rencana otoritas pendudukan Israel untuk mengubah status politik, sejarah, dan hukum Kota Hebron.

Menurut OKI, langkah terbaru itu berupa keputusan Menteri Keuangan Israel untuk mencabut kewenangan Pemerintah Kota Hebron atas Masjid Ibrahimi, Kota Tua, dan wilayah sekitarnya serta membatalkan Perjanjian Hebron.

Dalam pernyataan pada Rabu (17/6/2026), Sekretariat Jenderal OKI menegaskan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Kota Hebron beserta situs-situs sucinya.

Organisasi itu juga menegaskan bahwa seluruh situs keagamaan, sejarah, warisan, dan budaya di kawasan tersebut berada di bawah perlindungan hukum internasional sesuai resolusi-resolusi PBB dan UNESCO yang relevan.

OKI kembali mendesak komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi Masjid Ibrahimi, Kota Tua Hebron, serta situs-situs bersejarah di kawasan tersebut.

Menurut OKI, kawasan-kawasan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Negara Palestina dan warisan budayanya yang terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO dalam Bahaya.

Kedutaan Soaliland

Sebelumnya, OKI juga mengutuk keras pembukaan kedutaan oleh pihak yang disebut "Somaliland" di Yerusalem yang diduduki. Langkah tersebut ilegal dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB serta resolusi-resolusi terkait.

Organisasi itu kembali menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki. Menurut OKI, seluruh keputusan dan tindakan yang bertujuan mengubah status politik, hukum, maupun demografis Yerusalem batal demi hukum berdasarkan hukum internasional.

OKI juga menegaskan kembali solidaritas penuh kepada Republik Federal Somalia serta dukungan yang teguh terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara itu.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap langkah ilegal itu dan melakukan upaya untuk menentangnya.

Somaliland adalah wilayah di Tanduk Afrika yang menyatakan kemerdekaan dari Somalia pada 1991. Hingga kini, wilayah tersebut belum diakui sebagai negara berdaulat oleh mayoritas anggota PBB, termasuk Indonesia. (ANT/EER)