JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Prabowo meminta aparat TNI dan Polri mengusut keberadaan tambang ilegal tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan penertiban tambang ilegal menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kekayaan alam dan memastikan sumber daya tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. "Akhir tahun lalu kita telah tutup seribu tambang ilegal di Bangka Belitung," kata Prabowo. Dia mengaku telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan tambang ilegal tersebut. Prabowo mempertanyakan bagaimana ribuan aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung tanpa diketahui aparat. "Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masak seribu tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu. Usut," tegasnya.
Prabowo kemudian mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada aparat apabila tidak mampu melakukan penertiban terhadap aktivitas ilegal di wilayahnya. "Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan kalau tidak bisa tertibkan ini. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, keberanian menertibkan anak buah merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Dia menekankan seorang pemimpin maupun komandan harus berani mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang dilakukan bawahannya. "Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," katanya.
Prabowo mengakui keputusan untuk menindak aparat yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan, pangkat, maupun penghargaan bukan perkara mudah. Namun, dia menegaskan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. "Kadang-kadang kita sedih, anak buah kita sayang, yang baru saja kita kasih pangkat, kita kasih bintang, harus kita tindak, karena demi rakyat," ucap Prabowo. (EER)