Ribuan Buruh Gelar Demo di Jakarta Hari Ini, Simak 11 Tuntutan dan Jalur Alternatif di Sekitar Aksi

JAKARTA, AFU.ID — Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi demonstrasi secara serentak di 30 daerah pada Kamis (10/9/2026). Di Jakarta, massa buruh menggelar aksi di Balai Kota Jakarta dengan membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait rancangan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi tersebut menjadi bagian dari desakan buruh agar aturan ketenagakerjaan yang disusun pemerintah benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja.

Ketua GSBI Rudi HB Daman menjelaskan, rancangan aturan tersebut masih membawa nilai Omnibus Law yang belum sesuai dengan harapan buruh. “Undang-undang ini salah satunya masih memiliki semangat Omnibus Law. Masih jauh dari harapan buruh,” kata Rudi di Sekretariat KBPBI, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026). Beberapa persoalan yang disorot mencakup praktik outsourcing, pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hingga pemagangan yang dinilai berpotensi digunakan sebagai tenaga kerja murah.

KBPBI menyoroti aturan magang yang dinilai telah bergeser dari fungsi pendidikan menjadi bagian dari praktik kerja murah. Rudi meminta skema tersebut dihapus karena dinilai dapat menjadi bentuk lain dari outsourcing, sedangkan untuk PKWT buruh mengusulkan masa kontrak maksimal satu tahun dengan opsi perpanjangan. “Kami memberikan kompromi kepada pemerintah, kepada DPR, kalaupun diatur hanya satu tahun, dan perpanjangannya,” ujarnya.

Selain isu kontrak dan pemagangan, KBPBI membawa total 11 tuntutan yang mencakup kepastian kerja, upah layak, perlindungan pekerja platform, hak pesangon, kebebasan berserikat, keselamatan kerja, hingga perlindungan kelompok rentan. Aksi serentak di berbagai daerah tersebut disebut sebagai peringatan awal kepada pemerintah, DPR, dan MPR agar pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tidak mengabaikan kepentingan buruh. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat aktivitas massa, pengguna jalan di sejumlah kawasan Jakarta dapat memanfaatkan jalur alternatif yang direkomendasikan. (RAI)

11 Tuntutan Buruh

1. Mewujudkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro-buruh

2. Menjamin kepastian kerja

3. Menjamin hak atas upah yang layak

4. Melindungi pekerja platform

5. Menjamin hak pesangon dan mencegah PHK sepihak

6. Memperkuat serikat pekerja

7. Menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas

8. Memberikan sanksi kepada perusahaan pelanggar hak buruh

9. Menjamin perlindungan bagi buruh perempuan

10. Membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan

11. Menjalankan program upskilling dan reskilling

Jalur Alternatif yang Direkomendasikan