JAKARTA, AFU.ID — Fenomena kabinet bayangan kembali ramai di media sosial setelah poster bertajuk “Kabinet Tangguh” beredar dengan mencantumkan susunan pemerintahan untuk periode 2029-2034. Poster tersebut menempatkan Dedi Mulyadi sebagai Presiden RI dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Wakil Presiden RI. Namun, daftar itu merupakan konten rekaan warganet, bukan susunan resmi pemerintah atau keputusan partai politik.
Poster tersebut beredar di platform X dan salah satu unggahannya dibagikan ulang oleh aktivis pendidikan Darmaningtyas. Ia menilai kemunculan daftar itu sebagai bentuk kreativitas digital yang memuat kritik terhadap kondisi pemerintahan, bukan pengumuman politik yang memiliki kekuatan formal. “Ini mulai beredar kreativitas netizen sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang ada,” tulis Darmaningtyas.
Susunan dalam poster dibuat menyerupai kabinet lengkap dengan slogan “Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera!” serta “Profesional, Bersih, Berani”. Mahfud MD dipasang sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM; Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Anies Baswedan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan SDM; serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Pertahanan, Keamanan, dan Strategis. Nama lain yang tercantum antara lain Gatot Nurmantyo, Purbaya Yudhi Sadewa, Thomas Trikasih Lembong, Susi Pudjiastuti, Ganjar Pranowo, Retno L.P. Marsudi, Tri Rismaharini, Rocky Gerung, Abraham Samad, dan Anindya Novyan Bakrie.
Format poster yang menyerupai rancangan pemerintahan membuatnya mudah dibaca sebagai bocoran politik, padahal tidak disertai keterangan mengenai pembuat, mekanisme penyusunan, atau mandat di balik daftar tersebut. Poster yang beredar juga disebut dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan dan disebarkan sebagai kreasi di media sosial. Karena itu, nama-nama yang tercantum tidak dapat diperlakukan sebagai calon resmi atau dijadikan dasar untuk menyimpulkan arah koalisi Pemilu 2029.
Darmaningtyas melihat kemunculan dua istilah tersebut sebagai tanda bahwa kritik terhadap pemerintah kini disampaikan melalui simbol, desain visual, dan simulasi susunan kekuasaan. “Baru kali ini pada masa kepemimpinan yang sah muncul daftar Menteri Kabinet Bayangan dan Kabinet Tangguh,” tulisnya. Pernyataan itu menunjukkan dinamika opini di ruang digital, tetapi belum membuktikan terbentuknya gerakan resmi untuk mengganti pemerintahan.
Saat poster beredar, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berjalan. Pemilu 2029 juga belum menentukan pasangan calon, pemenang, maupun susunan kabinet baru. Penetapan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan melalui pemilu, sedangkan pengangkatan menteri dilakukan setelah pemerintahan baru terbentuk. Dengan demikian, poster tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum atau administratif.
Publik perlu memisahkan fakta bahwa poster itu viral dari klaim bahwa para tokoh telah dipilih atau bersedia mengisi jabatan tertentu. Sampai ada pernyataan resmi dari tokoh terkait, partai politik, KPU, atau pemerintah, “Kabinet Tangguh” tetap merupakan daftar alternatif di media sosial yang muncul dalam bayang-bayang fenomena Kabinet Bayangan. (RHU)
