Kejaksaan Bongkar Kejanggalan Parkir, Setoran ke Kas Daerah Cuma Rp8 Ribu Sehari

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyoroti rendahnya setoran retribusi parkir yang masuk ke kas daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penerimaannya hanya sekitar Rp300 juta per tahun. Dengan asumsi terdapat sekitar 100 titik parkir di wilayah Lombok Tengah, rata-rata setoran yang masuk ke kas daerah hanya berkisar Rp8.000 hingga Rp9.000 per hari dari setiap titik.

Temuan itu muncul dalam pemetaan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dilakukan Kejari Lombok Tengah. "Angka dari bank data ini yang kemudian memunculkan red flag. Apakah memang potensi parkir sekecil itu, atau ada persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasannya yang harus segera dibenahi," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera di Lombok Tengah, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Alfa, sektor parkir menjadi salah satu fokus pengawasan karena masih menyimpan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola PAD.

Selain retribusi parkir tepi jalan, Kejaksaan turut mencermati penerimaan dari pajak parkir. Realisasi pajak parkir tercatat sekitar Rp1,6 miliar per tahun, namun sekitar Rp1,5 miliar di antaranya berasal dari satu objek parkir utama di kawasan Bandara Internasional Lombok.

Kondisi tersebut menunjukkan kontribusi berbagai objek parkir lainnya masih relatif kecil dibandingkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di Lombok Tengah. Karena itu, Kejaksaan menilai perlu ada pendataan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap seluruh titik parkir yang ada.

"Data ini menjadi bahan evaluasi bersama. Tentu perlu dilakukan pendataan dan pengawasan yang lebih optimal untuk memastikan seluruh potensi daerah dapat terakomodasi dengan baik," ujarnya.

Kejaksaan menegaskan angka-angka tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah penerimaan yang masuk sudah sesuai dengan potensi riil di lapangan.

Menurut Alfa, pembenahan tata kelola PAD tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terlibat agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan untuk kepentingan publik. (ANT/RAI)