JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah produk dan unit usaha Sinarmas ramai diserukan untuk diboikot di media sosial setelah tiga pemasok Asia Pulp & Paper (APP) masuk dalam daftar perusahaan yang mendapat peringatan dari National Environment Agency (NEA) Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Seruan itu menyasar puluhan merek, mulai dari produk kebutuhan rumah tangga, telekomunikasi, perbankan, hingga properti. Infografik yang beredar membagi merek dan unit usaha Sinarmas ke dalam sejumlah sektor.
Pada kategori pangan dan minuman, produk yang disebut antara lain Filma, Kunci Mas, Palmboom, Pristine 8+, Golden Agri-Resources (GAR), dan SMART. Sementara pada sektor kertas dan tisu terdapat APP, SiDU, Paseo, Nice, Toply, Livi, Enlivo, Foopak, Tjiwi Kimia, Indah Kiat, Pindo Deli, dan Lontar Papyrus. Di sektor properti, nama yang muncul dalam daftar adalah Sinar Mas Land, BSD City, dan Kota Deltamas. Untuk sektor keuangan, unggahan tersebut menyebut Bank Sinarmas, Asuransi Sinarmas, Sinar Mas Multiartha, SimInvest, dan Sinarmas Sekuritas.
Adapun sektor telekomunikasi dan digital mencantumkan Smartfren, MyRepublic, dan XLSMART. Nama lain yang turut masuk dalam daftar adalah Dian Swastatika Sentosa (DSS) dan Berau Coal di sektor energi dan infrastruktur. Pada sektor kesehatan dan pendidikan, unggahan tersebut menyebut Eka Hospital, Sinar Mas World Academy, dan Eka Tjipta Foundation.
Seruan boikot muncul setelah NEA Singapura mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan Indonesia pada 16 Oktober 2026. Tiga hari kemudian jumlah perusahaan yang disorot bertambah menjadi 10. Otoritas Singapura menyebut penyelidikan awal menunjukkan sebagian asap yang mencapai negaranya berasal dari kebakaran di lahan perusahaan-perusahaan tersebut. Tiga perusahaan yang dikaitkan dengan rantai pasok APP adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries. Ketiganya merupakan pemasok bahan baku kayu bagi APP dan diminta mengambil langkah pencegahan serta penanganan kebakaran di area konsesi mereka.
Dampak dari sorotan tersebut mulai dirasakan APP di Singapura. Singapore Environment Council (SEC) membatasi sementara penggunaan sertifikasi ramah lingkungan Singapore Green Labelling Scheme Plus (SGLS+) yang digunakan APP pada sekitar 58 produknya. APP juga diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai penanganan kebakaran pada area pemasok yang menjadi perhatian regulator.
APP membantah pemasoknya menjadi penyebab kebakaran. Perusahaan menyatakan seluruh pemasok wajib mematuhi kebijakan tanpa bakar (zero burning policy) dan menyebut sebagian besar titik api yang terdeteksi berada di luar batas konsesi pemasok yang disorot. Sementara itu, GAR dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menyatakan tidak mengetahui adanya informasi yang menunjukkan operasional mereka menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas negara.
Kedua perusahaan juga menegaskan telah menerapkan kebijakan tanpa pembakaran sejak 1997 dan kebijakan tanpa gambut sejak 2010. Belum ada putusan hukum yang menyatakan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok APP bersalah dalam kasus karhutla 2026. Namun, daftar produk yang beredar di media sosial terus dibagikan pengguna internet bersamaan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu karhutla dan kabut asap lintas batas. (RHU)