JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menetapkan tanggal pencairan bantuan subsidi upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 karena anggarannya masih diajukan ke Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan bantuan cair pada November hingga Desember 2026, dan hingga akhir tahun tersisa 52 hari. “Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Jakarta.
Kemnaker juga belum membuka pengecekan penerima. Laman bsu.kemnaker.go.id hanya memuat pemberitahuan bahwa mekanisme pengecekan akan diumumkan secara resmi. Pada Minggu (8/11/2026), Indah menyebut bantuan ini untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja pada kuartal IV, dan ingin bantuan itu “disalurkan dengan tepat”.
Pemerintah menargetkan 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 30 September. Setiap penerima mendapat Rp300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember, yang dibayarkan sekaligus sehingga totalnya Rp900.000. Aturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober. Pada 2025, anggaran BSU Rp10,72 triliun.
Penerima BSU harus warga negara Indonesia ber-NIK dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Mereka bukan ASN, anggota TNI aktif, atau anggota Polri aktif, dan berupah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai batas upah minimum daerah. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kelompok yang diprioritaskan. Pekerja tidak perlu mendaftar karena penerima ditetapkan berdasarkan data pemerintah.
Batas Rp3,5 juta bukan batas mutlak. Di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Di daerah tanpa UMK, batasnya mengikuti upah minimum provinsi (UMP) dengan pembulatan yang sama. Berdasarkan UMK dan UMP 2026, hitungan redaksi menunjukkan perkiraan batas upah penerima sebagai berikut:
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi: sekitar Rp6 juta
Kabupaten Karawang: sekitar Rp5,9 juta
DKI Jakarta (UMP Rp5.729.876): sekitar Rp5,8 juta
Kota Depok: sekitar Rp5,6 juta
Kota Batam (UMK Rp5.357.000): sekitar Rp5,4 juta
Kemnaker belum merilis tabel batas upah per daerah, sehingga angka itu perkiraan dan bisa berubah mengikuti petunjuk teknis resmi.
Upah yang menjadi dasar penentuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu angka yang tercatat bisa berbeda dari slip gaji. Kemnaker mengimbau pemberi kerja menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi syarat.
Penyaluran direncanakan lewat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pada penyaluran sebelumnya, status penerima bisa dicek lewat laman BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, dan PosPay. Kemnaker mengingatkan agar pekerja tidak mengeklik tautan yang mengatasnamakan BSU dan hanya mengakses bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi 1500 630. (RHU)