Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA, AFU.ID — Meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mengurangi beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi gejolak harga energi global dengan menyiapkan alokasi anggaran subsidi. Jika harga energi menjadi lebih stabil seiring meredanya konflik geopolitik, kebutuhan subsidi diperkirakan akan menurun.
Menurut Purbaya, berkurangnya tekanan subsidi energi akan memberikan keleluasaan lebih besar dalam pengelolaan APBN. Ruang anggaran yang tersedia nantinya dapat dialihkan untuk mendukung program-program yang dianggap penting oleh pemerintah. "Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi," kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta., Senin (15/6/2026)
Ia menegaskan pemerintah masih akan mencermati perkembangan situasi global sebelum melakukan penyesuaian terhadap postur APBN. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kondisi internasional terhadap perekonomian nasional.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyambut positif laporan mengenai tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran. Pemerintah berharap perkembangan tersebut dapat mendorong deeskalasi konflik dan menciptakan stabilitas di kawasan. Menurut Kemlu, kesepakatan tersebut menjadi langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai. Stabilitas kawasan dinilai penting bagi keamanan dan perekonomian global.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung. Ia juga menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka dan blokade angkatan laut AS dicabut. Pemerintah Iran turut mengonfirmasi tercapainya kesepakatan damai dengan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan nota kesepahaman telah difinalisasi dan dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang.
Kesepakatan tersebut disebut mencakup penghentian operasi militer di berbagai front konflik, termasuk di Lebanon. Langkah itu diharapkan menjadi awal dari proses normalisasi hubungan kedua negara setelah periode ketegangan yang panjang. (ANT/RAI)
