JAKARTA, AFU.ID — Polisi menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pengemasan ulang 20 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beras yang diduga berasal dari gudang Bulog itu disebut dipindahkan dari kemasan resmi ke karung polos sebelum dijual kembali dengan harga berbeda. Kasus tersebut terungkap sehari setelah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Bapanas dan Bulog terkait dugaan penyelewengan beras SPHP di Jakarta.
Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono mengatakan pengungkapan bermula dari laporan warga mengenai aktivitas bongkar muat beras yang mencurigakan di sebuah rumah di Desa Pagak, Kecamatan Beji. Polisi kemudian melakukan penggerebekan pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 18.30 WIB. “Setelah kami selidiki, ternyata benar ada dugaan pengemasan ulang beras SPHP,” kata Irawan.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan lima orang. Setelah dilakukan pemeriksaan, empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga tersangka berinisial IH membeli sekitar 20 ton beras SPHP yang disebut berasal dari Gudang Bulog Kebonagung, Kabupaten Malang. Beras tersebut diduga diperoleh dari dua orang lain berinisial F dan SY yang berasal dari Kabupaten Nganjuk.
Beras kemudian diangkut menggunakan dua truk menuju rumah IH di Kecamatan Beji. Di lokasi itu, kemasan resmi SPHP dibuka dan isinya dipindahkan ke karung polos berwarna hijau berukuran 50 kilogram. Polisi menduga proses pengemasan ulang dilakukan oleh sejumlah buruh yang didatangkan dari Karanganyar atas perintah tersangka berinisial M.
Menurut hasil penyidikan sementara, beras yang sudah dikemas ulang tersebut selanjutnya dijual dengan harga sekitar Rp12.200 per kilogram. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 1.900 sak beras SPHP, beras dalam karung polos hijau, ratusan karung kosong, 508 kemasan bekas SPHP, satu mesin jahit karung, satu truk, dan satu kendaraan pikap.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Pangan. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam distribusi beras tersebut. Kasus di Pasuruan muncul ketika pemerintah sedang memperketat pengawasan terhadap distribusi beras SPHP. Program beras SPHP sendiri dijalankan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan dijual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk wilayah Zona I, termasuk Jakarta, harga eceran tertinggi beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Setiap konsumen juga dibatasi membeli maksimal lima kemasan ukuran lima kilogram dan beras yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan kembali.
Sebelumnya, Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyelewengan sekitar 600 ton beras SPHP di Jakarta yang disebut dibongkar dari kemasan resmi lalu dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Setelah temuan tersebut, delapan pejabat Bapanas dan Bulog dicopot dari jabatannya, sementara sejumlah pelaku swasta diproses hukum. (RHU)