Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Begini 5 Tahap Modus Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo: Bermodal Grup WA, Ada Lapor ke "End User"
Bagikan:
Penulis: Fadhlan Robbani
Ringkasan Berita
Modus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya terungkap dalam lima tahapan yang dimulai dari instruksi di grup WhatsApp hingga pelaporan hasil kepada "end user". Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penyadapan dilakukan tanpa prosedur resmi, menggunakan sistem penyadapan Polri, dan hasilnya dilaporkan kepada atasan sebelum jejak digitalnya dihapus untuk menghindari pengungkapan. Operasi yang berlangsung dari 2025 hingga 2026 ini menyasar berbagai pihak, termasuk pejabat negara dan tokoh politik.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Tangkapan Layar YouTube TV Parlemen)
JAKARTA, AFU.ID — Modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs terungkap menggunakan lima tahapan yang digerakkan hanya bermodalkan pesan di grup WhatsApp. Operasi gelap yang menyalahgunakan sistem resmi kepolisian ini bermuara pada pelaporan hasil sadapan kepada end user atau pengguna akhir.
Fakta tersebut dibongkar langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Di hadapan anggota dewan, Suyudi membeberkan secara rinci alur kejahatan tersebut. "Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data," ungkap Suyudi.
Aksi ilegal ini digerakkan murni dari instruksi kasual. Listyo Sigit memerintahkan Irjen Slamet Uliandi (SU), yang kemudian meneruskan perintah kotor tersebut kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS). "Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," tegas Suyudi.
Memasuki tahap provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) langsung memasukkan nomor telepon target ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS)—sistem penyadapan sah milik Polri—tanpa melalui proses verifikasi perkara. Penyadapan dieksekusi melalui sistem PLX, di mana petugas mendengarkan, mengekspor rekaman, dan menyalinnya menjadi transkripsi.
Tahapan berikutnya adalah penyetoran hasil sadapan. Dalam rincian lima tahapan tersebut, Kapolri secara spesifik mengungkap adanya komponen pelaporan kepada pengguna akhir. Hasil sadapan disetor secara berjenjang melewati Kepala Bagian Monitoring, Slamet Uliandi, hingga bermuara ke tangan Jenderal Listyo Sigit. Namun demikian, Suyudi tidak menjelaskan lebih jauh mengenai identitas rahasia end user dari rentetan hasil penyadapan tersebut.
Sadar operasinya terancam terbongkar, komplotan ini memusnahkan seluruh jejak digital. "Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," beber Kapolri. Pengungkapan di Senayan ini mempertegas jerat hukum yang sebelumnya diumumkan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut operasi yang berlangsung dari 2025 hingga 2026 ini menyasar banyak pihak. "Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," pungkas Asep. (FAD)