Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Dewan Pers Tekankan Kode Etik dan Kedalaman Wawasan bagi Podcaster Jurnalistik
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto. (Foto: AFU.ID)
AFU.ID, JAKARTA - Perkembangan podcast sebagai sumber informasi publik menuntut podcaster untuk menjaga kode etik jurnalistik, kedalaman wawasan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Nagara Institute bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) mengangkat isu itu dalam kegiatan bertajuk “Demokrasi Digital dan Masa Depan Jurnalistik di Era Podcaster” di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Diskusi menyoroti pentingnya profesionalisme kreator dalam menjaga kualitas informasi di tengah semakin terbukanya ruang publik digital.
Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media Komdigi RI, Fifi Aleyda Yahya menyatakan teknologi digital memungkinkan masyarakat membangun kanal informasi sendiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada media arus utama. Perkembangan itu membuka ruang bagi beragam perspektif yang juga menuntut kreator untuk memperhatikan kualitas informasinya. “Seperti inilah wajah demokrasi di era digital saat ini,” ungkapnya.
Fifi Aleyda Yahya menyampaikan, podcast kini telah berkembang melampaui fungsi hiburan karena masyarakat memanfaatkannya untuk mengikuti isu politik, memahami persoalan ekonomi, dan membahas kebijakan publik. Perubahan itu menempatkan podcast sebagai bagian dari ruang publik digital yang ikut membentuk pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan. Oleh karenanya, pengaruh yang semakin besar perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto lantas menekankan podcaster wajib memegang kode etik jurnalistik dan memperkuat kemampuan dalam memahami materinya. Baginya, popularitas pembawa acara tidak cukup untuk menjamin kualitas sebuah podcast apabila kreator tidak memiliki wawasan yang memadai. “Pimpinan Redaksi dalam perusahaan pers itu level uji kompetensi atau sertifikasinya itu adalah Wartawan Utama, maka selayaknya podcaster juga di situ,” tuturnya.
Totok Suryanto juga menyoroti pentingnya kedalaman wawasan, kekhasan konten, dan kemampuan podcaster dalam mengembangkan pembahasan yang relevan bagi publik. Ia mengingatkan, kreator perlu memahami topik yang mereka angkat agar wawancara tak berhenti pada pertanyaan dangkal atau pembahasan kurang mendalam. Baginya, kredibilitas podcaster tumbuh melalui penguasaan materi dan kemampuan mempertanggungjawabkan informasi kepada audiens.
Riset, Kredibilitas, dan Tanggung Jawab Tentukan Kualitas Podcast
Sementara itu, Akbar Faizal selaku Direktur Nagara Institute sekaligus host Akbar Faizal Uncensored (AFU) menyebut riset menjadi bagian penting dalam produksi podcast, terutama ketika kreator mengangkat isu politik dan hukum. Ia mengungkapkan, tim riset membantu mempersiapkan materi agar pembahasan mempunyai dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Maka tim riset saya adalah orang yang paling menderita karena standarnya memang tinggi menyangkut riset,” ujarnya.
Akbar Faizal juga mengingatkan kreator perlu mempertimbangkan manfaat konten bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar popularitas atau jumlah penonton. Menurutnya, produksi podcast membawa tanggung jawab karena informasi yang tersampaikan dapat memengaruhi cara publik memahami persoalan. Ia pun mendorong para kreator untuk menggunakan ruang digital sebagai sarana pendidikan publik dan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa.
Jurnalis podcaster sekaligus host kegiatan, Fristian Griec turut menyoroti perbedaan latar belakang kreator dalam ekosistem podcast, termasuk antara mantan jurnalis dan pembuat konten yang memulai karier dari media digital. Perbedaan itu memunculkan tantangan dalam menerapkan standar jurnalistik, terutama ketika kanal dengan pengaruh besar menyampaikan informasi kepada publik. Ia menilai pembahasan masa depan podcast perlu memperhatikan hubungan antara kebebasan berkarya, profesionalisme, dan perlindungan bagi pelakunya.
Co-Founder Total Politik, Budi Adiputro pun memandang podcast sebagai medium yang dapat memperluas diskusi publik sekaligus menghadirkan alternatif terhadap cara media arus utama menyampaikan informasi. Namun, Ia menekankan kreator perlu memastikan kontennya memberi manfaat bagi audiens. “Satu hal yang harus dijaga sama-sama, paling tidak konten yang kita buat itu ada gunanya untuk orang lain,” paparnya. (ADR)