JAKARTA, AFU.ID — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari lima laporan tersebut, dua di antaranya telah lolos verifikasi materiil dan siap dilimpahkan ke bagian persidangan. Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan I, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan tiga laporan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan administrasi dan materiil.
"Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat materiil dan siap untuk dilimpahkan ke bagian persidangan," kata Wiarsa di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Dua laporan lainnya masih menjalani verifikasi administrasi sebelum masuk ke tahap verifikasi materiil. Sementara satu laporan belum memenuhi syarat administrasi. Lima laporan tersebut berasal dari masyarakat, termasuk pengaduan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Namun, DKPP belum memastikan apakah laporan Denny termasuk dalam dua aduan yang telah memenuhi syarat materiil. Wiarsa tidak merinci identitas pelapor yang laporannya siap disidangkan. Ia meminta masyarakat menunggu proses pemeriksaan yang masih berjalan. "Masih dalam proses. Mohon bersabar supaya saya tidak salah," ujarnya.
Lima pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) setelah terbitnya Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. DKPP menyatakan penanganan seluruh laporan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Pedoman Beracara DKPP. Lembaga tersebut juga memastikan informasi mengenai pihak atau lembaga yang diadukan dapat diakses masyarakat melalui situs resmi DKPP.
Adapun lima laporan tersebut diterima pada 8, 9, 13, dan 14 Oktober 2026. Masing-masing tercatat dengan nomor pengaduan 038/01-08/SET-02/X/2026, 039/01-08/SET-02/X/2026, 042/02-12/SET-02/X/2026, 044/02-13/SET/X/2026, dan 045/01-14/SET-02/X/2026. Dua laporan yang telah memenuhi syarat materiil selanjutnya akan dilimpahkan ke bagian persidangan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. (FAD)