Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat mengungkap dugaan kejanggalan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) seorang guru Al Azhar BSD, SPU, yang di-PHK dengan alasan kontrak berakhir meskipun tidak ada bukti tertulis mengenai perjanjian kerja selama beberapa tahun. LBH mencatat bahwa SPU tercatat sebagai pegawai percobaan selama lima tahun dan menemukan perubahan mendadak dalam slip gaji setelah PHK, yang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan kejelasan status kepegawaian serta proses administrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa perselisihan ini sudah dicatat, tetapi pekerja menolak anjuran yang diberikan.
Ilustrasi - Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar di SDN Pekunden, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Makna Zaezar
JAKARTA, AFU.ID — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat menyoroti dugaan kejanggalan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang guru Al Azhar BSD berinisial SPU. Guru yang disebut telah bekerja sejak 2021 itu di-PHK dengan alasan kontrak berakhir, meski LBH mempertanyakan keberadaan dokumen perjanjian kerja selama beberapa tahun.
Perwakilan LBH Pijar Harapan Rakyat, Fairuz Lazuardi, mengatakan dokumen perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk tahun ajaran 2023–2024 dan 2024–2025 tidak ditemukan berdasarkan keterangan yang diterima pihaknya. SPU kemudian menerima PKWT untuk periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Namun, hubungan kerjanya diputus pada 10 Juni 2026 dengan alasan berakhirnya masa kontrak.
Fairuz mempertanyakan dasar pemutusan hubungan kerja tersebut, mengingat SPU disebut telah bekerja selama lima tahun dan tidak memiliki kontrak PKWT tertulis untuk sejumlah periode. “Lembar gaji yang bertahun-tahun mencantumkan status kepegawaian percobaan, lima tahun bekerja dengan tiga tahun tanpa kontrak PKWT tertulis dan diakhiri hubungan kerjanya dengan dalih berakhirnya kontrak PKWT. Serta pencatatan PKWT yang terkonfirmasi tercatat ke Disnaker hanya pada tahun 2025,” kata Fairuz dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).
Selain persoalan kontrak, LBH menyoroti status kepegawaian SPU yang disebut masih tercantum sebagai probation atau masa percobaan dalam slip gaji selama bertahun-tahun. Menurut Fairuz, pihak sekolah belum memberikan penjelasan memadai mengenai status tersebut maupun dasar hubungan kerja yang digunakan. LBH juga menyampaikan klaim SPU mengenai dugaan perubahan dokumen setelah PHK.
SPU mengaku menemukan perubahan keterangan dalam slip gaji dari probation menjadi contract pada 4 Juli 2026. Tak hanya itu, SPU mengklaim nilai penilaian tahunan yang sebelumnya sekitar 92 berubah menjadi 83 setelah pemutusan hubungan kerja. Dugaan perubahan keterangan dan nilai tersebut turut dipersoalkan LBH. Namun, informasi itu masih berdasarkan keterangan SPU yang disampaikan melalui kuasa pendampingnya dan belum menjadi kesimpulan hukum.
LBH juga mempertanyakan pencatatan 94 nama pekerja berstatus PKWT di Dinas Ketenagakerjaan pada Desember 2025. Fairuz mengatakan belum jelas apakah seluruh nama yang tercatat merupakan guru. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, S. Maringan, mengatakan perwakilan Al Azhar BSD telah mencatatkan perselisihan tersebut pada 6 Juli 2026. Disnaker kemudian mengeluarkan anjuran tertulis, tetapi pekerja menolaknya. “Sudah kami keluarkan anjuran tertulis dan pekerja menolak,” kata Maringan. (FAD)