JAKARTA, AFU.ID — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim menangis saat membacakan nota perlawanan atas dakwaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dalam nota itu, Silmy membantah tertangkap tangan oleh KPK dan menolak tuduhan memeras pemohon dokumen keimigrasian. Ia meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan dan mengeluarkannya dari tahanan. “Perkara ini sejak awal dibangun di atas satu kesan, yaitu seolah-olah saya tertangkap tangan. Kesan itu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Silmy mengaku datang sendiri ke Gedung Merah Putih KPK pada malam 3 Juni 2026 untuk bersikap kooperatif. Ia menegaskan surat dakwaan juga tidak menyebut dirinya tertangkap tangan. Menurut dia, penggeledahan rumahnya beberapa hari kemudian semakin memperkuat kesan bahwa dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Catatan pada awal Juni menunjukkan urutan peristiwa yang lebih panjang. KPK menggelar OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat pada 2–3 Juni 2026 dan menangkap belasan orang. Setelah itu, nama Silmy ramai diberitakan tengah dicari penyidik. Kuasa hukumnya menyebut Silmy tiba di KPK sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam gugatan praperadilan pada September, pihak Silmy menyebut kedatangan itu dilakukan atas arahan atasannya, setelah beredar kabar penangkapan anak buahnya.
Dalam nota perlawanannya, Silmy juga membantah memaksa siapa pun. “Surat dakwaan tidak menguraikan satu pun perbuatan saya yang memaksa seseorang memberikan uang, dan tidak menyebut permohonan mana yang saya tunda atau saya persulit,” ujarnya. Ia menilai kebijakan pembenahan sistem yang dijalankannya justru diubah menjadi seolah-olah tindak pidana.
Silmy mengklaim digitalisasi pengurusan izin tinggal yang ia dorong menutup celah penyelewengan. Menurut dia, kalaupun ada uang berpindah tangan, itu terjadi karena kerja sama antara petugas dan biro jasa. “Yang semestinya diusut adalah siapa yang bekerja sama, permohonan siapa yang direkayasa, dan orang asing siapa yang diloloskan,” tegasnya.
Jaksa KPK mendakwa Silmy memeras pemohon dokumen keimigrasian dengan cara mempersulit atau memperlambat penerbitan izin tinggal, mulai dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (Itas), hingga izin tinggal tetap (Itap). Total uang yang terkumpul dari praktik itu mencapai Rp168,97 miliar. Menurut jaksa, Silmy menerima bagian Rp1,2 miliar.
Angka jatah Silmy dalam dakwaan berbeda dengan yang disampaikan KPK saat penahanannya. Pada 4 Juni 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Silmy menerima jatah sekitar Rp100 juta setiap pekan, dibagikan tiap Jumat dengan kode “malaikat”. Dalam dakwaan yang dibacakan 29 Oktober 2026, jaksa menyebut jatah untuk Wakil Menteri Imipas sebesar Rp100 juta setiap bulan.
Dakwaan yang sama memuat rincian setoran ke sejumlah pejabat Kementerian Imipas, termasuk sosok berkode “RAMA” yang disebut sebagai menteri, sebesar Rp40 juta per pekan. Menteri Imipas Agus Andrianto membantah menerima setoran itu. “Saya sih enggak pernah merasa terima. Tanyakan diserahkan kapan, di mana, komunikasi ada enggak? Perintah ada enggak?” kata Agus.
Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum menjadi wakil menteri, ia menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023–2024 dan Direktur Utama PT Krakatau Steel. Di akhir nota perlawanannya, Silmy menyatakan siap kembali mengabdi kepada negara jika majelis hakim menyatakannya tidak bersalah. (RHU)