JAKARTA, AFU.ID — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap data penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto di sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX Polri dihapus pada Oktober 2026. Penghapusan dilakukan tim teknis atas perintah mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Dalam rangkaian penyidikan, Bareskrim juga menggeledah rumah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 5 November 2026, sehari setelah ia ditangkap.
“Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU,” kata Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). SU merujuk pada mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi. Dalam perkara ini, penyidik menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, komputer atau laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Penghapusan data merupakan tahap terakhir dari lima tahap modus yang diuraikan Suyudi. Empat tahap sebelumnya meliputi pemberian perintah, pemasukan nomor target ke sistem (provisioning), pelaksanaan penyadapan dan pengambilan rekaman, serta pelaporan hasil. Nomor target dimasukkan ke LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Rekaman hasil sadapan didengarkan, diekspor, lalu diubah menjadi transkrip. Transkrip itu dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), Slamet, hingga Listyo. Menurut Suyudi, perintah penyadapan mengalir dari Listyo melalui Slamet, lalu diteruskan kepada Ahrie dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Perintah itu disampaikan secara lisan atau lewat grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Keempat perwira tinggi itu, yakni Listyo, Ahrie, Slamet, dan Eko, telah berstatus tersangka. Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 32 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang secara melawan hukum mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Pelanggaran pasal itu diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Rangkaian penanganan perkara dimulai pada 31 Oktober 2026, ketika penyidik memeriksa enam saksi dan empat ahli, lalu menggelar perkara untuk menaikkan status kasus. Perkara resmi naik ke penyidikan pada 1 November, bersamaan dengan penyitaan barang bukti, penetapan Ahrie dan Eko sebagai tersangka, serta penangkapan Ahrie. Ahrie ditahan pada 2 November, sedangkan Eko kembali diperiksa pada 3 November. Pada hari yang sama, penyidik menggelar perkara untuk menetapkan Listyo sebagai tersangka.
Setelah Listyo ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri, penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 6 November dan memeriksa enam personel bagian monitoring. Ahrie dan Eko menjalani pemeriksaan tambahan pada 7 November, disusul pemeriksaan sejumlah saksi pada 9 November. Listyo diperiksa bersama dua saksi pada 10 November.
Pada 11 November, Slamet menjalani penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Tiga tersangka lainnya, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, tetap ditahan di Rutan Mako Brimob. Penyidik masih menelusuri aliran hasil penyadapan, termasuk pihak-pihak yang menerimanya selain para tersangka.
Suyudi menyebut sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Berdasarkan penyidikan sementara, target mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa. Suyudi menegaskan daftar itu merupakan materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tindak pidana.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III menyatakan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik oleh para tersangka sebagai tindakan makar, lalu meminta Kapolri menerapkan pasal makar. Komisi III juga meminta Polri mengusut pemberi perintah, penerima hasil penyadapan, dan pihak lain yang terlibat. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penyadapan terhadap Presiden mengarah ke makar. “Kami juga berpendapat ini mungkin sudah masuk kategori yang bisa kami anggap sebagai perbuatan mengarah ke makar,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan pada 4 November 2026.
Suyudi menyatakan penyadapan semata tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan makar. Meski begitu, Polri telah menerbitkan laporan polisi tersendiri soal turut serta dan permufakatan jahat terkait makar, terpisah dari perkara penyadapan dan akses ilegal. Penyelidikan perkara itu diarahkan untuk menelusuri siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa tujuannya. (RHU)