Sering Posting Meme Satir di X, Admin @TheKerupuk Jadi Tersangka UU ITE

JAKARTA, AFU.ID —   Admin akun media sosial X @TheKerupuk, Risyad alias Icad, keluar dari tahanan Polres Metro Tangerang Kota setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan. Meski telah dipulangkan, Risyad masih berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait unggahan meme satire yang mengkritik pemerintah.

Risyad meninggalkan Polres Metro Tangerang Kota pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB. Kuasa hukumnya dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, mengatakan penangguhan penahanan diberikan setelah keluarga mengajukan permohonan dan menjamin kliennya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun menghambat proses penyidikan. Karena itu, Risyad kini tidak lagi ditahan, tetapi diwajibkan melapor kepada penyidik secara berkala.

"Icad tadi sudah keluar dari Polres Metro Tangerang Kota sekitar pukul 16.30 WIB. Statusnya sekarang memang tersangka, cuma memang tidak ditahan," kata Daniel. Ia menambahkan, LBH Jakarta masih akan memeriksa dokumen resmi terkait status hukum Risyad, namun memastikan kewajiban yang saat ini berlaku adalah wajib lapor.

Kasus ini bermula ketika Risyad didatangi aparat kepolisian pada Selasa, 14 Juli 2026 dan dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, penyidik menetapkannya sebagai tersangka pada Rabu, 15 Juli 2026. Polisi menjerat Risyad dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE terkait dugaan manipulasi atau perubahan dokumen elektronik secara melawan hukum.

Namun, proses penjemputan tersebut memicu polemik. LBH Jakarta menilai aparat melakukan penangkapan tanpa menunjukkan surat perintah sehingga tindakan itu dianggap tidak sah. Daniel mengungkapkan rumah Risyad sempat dipantau orang tak dikenal sebelum kliennya dihentikan dan dibawa polisi saat hendak makan malam. Sebaliknya, kepolisian menyatakan Risyad datang secara sukarela sebagai saksi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, penanganan kasus tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Menurutnya, meme politik, satir, maupun parodi merupakan bentuk ekspresi damai yang tidak semestinya dipidana. Amnesty juga menilai penggunaan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE dalam perkara tersebut bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebebasan berekspresi di ruang digital.

Amnesty mendesak Kapolri memerintahkan Polres Metro Tangerang Kota menghentikan penyidikan dan membebaskan Risyad tanpa syarat. "Penggunaan pasal bermasalah seperti dalam UU ITE untuk membungkam kritik adalah ketidakadilan yang harus segera dihentikan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia," tutup Usman. (RAI)