JAKARTA, AFU.ID — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp33,8 miliar dalam perkara yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Penerimaan tersebut terdiri atas uang tunai Rp2,56 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp 31,38 miliar.
Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan, Silmy diduga menerima uang dan saham tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi hingga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menilai penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Silmy pada periode 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026 dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya sebagai pejabat negara.
Dalam surat dakwaan, jaksa memerinci penerimaan uang tunai yang disebut disetorkan dengan dalih “Dana Operasional Wakil Menteri Imipas”. Pada 19 Agustus 2025, Silmy diduga menerima setoran sebesar Rp960 juta. Selanjutnya, pada periode 25 Agustus 2025 hingga 19 Mei 2026, terdapat setoran rutin sebesar Rp160 juta per bulan dengan total akumulasi Rp1,6 miliar.
Jika digabungkan, kedua penerimaan tersebut mencapai Rp2,56 miliar, sebagaimana diuraikan jaksa dalam dakwaan. Selain uang tunai, Silmy juga didakwa menerima saham di sejumlah perusahaan sekuritas dengan nilai total Rp31,4 miliar. Pemberian saham itu disebut berlangsung secara bertahap sejak 1 Agustus 2023 hingga 11 September 2025. Jaksa menduga kepemilikan saham tersebut bersumber dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Dugaan itu menjadi bagian dari perkara gratifikasi yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Didakwa Terlibat Pemerasan Dokumen WNA Rp168,9 Miliar
Selain gratifikasi, Silmy juga didakwa dalam perkara pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian dan izin tinggal warga negara asing (WNA). Perkara tersebut diduga penarikan biaya tidak resmi dengan total mencapai Rp168,9 miliar. Dalam dakwaan, Silmy bersama sejumlah pihak disebut mematok biaya di luar ketentuan untuk pengurusan berbagai dokumen keimigrasian.
Dokumen tersebut meliputi izin tinggal kunjungan (ITKT), izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), serta perubahan status izin tinggal yang diproses melalui biro jasa atau perusahaan penjamin. Dari total dugaan hasil pemerasan tersebut, Silmy disebut memperoleh Rp1,2 miliar untuk memperkaya diri sendiri. Jaksa juga menguraikan dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pejabat dan staf Imigrasi lainnya.
Gusti Benardiansyah, yang disebut menjabat sebagai Staf Subdirektorat Izin Tinggal, diduga menerima Rp50,96 miliar. Sementara itu, Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS, disebut menerima Rp16,30 miliar. Nama Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, turut disebut dengan dugaan penerimaan Rp6,53 miliar.
Bagus Bramantyo, yang menjabat sebagai kepala subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal, diduga menerima Rp4,24 miliar. Selain itu, Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, disebut menerima Rp2,88 miliar. Adapun Saffar Muhammad Godam, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi pada 2024–2025, diduga menerima Rp500 juta.
Atas dugaan perbuatannya, Silmy Karim didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut mencakup dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan Silmy. Persidangan akan menguji bukti-bukti yang diajukan jaksa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.
Silmy diketahui bergaya hidup sangat mewah melebihi kepantasan sebagai wakil menteri. KPK dari rumahnya menyita tiga unit motor Harley Davidson, satu unit moge Ducati, dua mobil Porsche Sport, satu mobil Mercedes-Benz G63, Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, dan 10 unit motor Vespa dan berbagai merek lain, serta 7 unit sepeda. Sejumlah perhiasan mewah turut diangkut KPK dari rumah mewahnya di Jalan Brawijaya III Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu ia juga masih menyimpan aset 11 bidang tanah dan bangunan, semuanya di kawasan Jakarta Selatan. (EER)