JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah masih menghitung skema pembiayaan program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) setelah kebutuhan anggaran awal diperkirakan mencapai Rp93,7 triliun. Untuk mematangkan perhitungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus yang dipimpin Menko PMK Pratikno dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Tim tersebut ditugaskan mengkaji kebutuhan anggaran sekaligus sumber pendanaan yang memungkinkan untuk merealisasikan program PTN gratis.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pembentukan tim khusus merupakan arahan langsung Presiden. Tim itu akan melibatkan sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Brian, kajian lanjutan diperlukan untuk memecah berbagai komponen pembiayaan dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal negara.
"Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Ia menambahkan hasil kajian tersebut ditargetkan selesai dalam dua minggu hingga satu bulan sebelum kembali dilaporkan kepada Presiden.
Pembentukan tim khusus dilakukan setelah pemerintah memperoleh hitungan awal kebutuhan anggaran program PTN gratis. Berdasarkan analisis yang disampaikan Brian sebelumnya, pemerintah memperkirakan diperlukan dana sekitar Rp93,7 triliun untuk membebaskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Namun, angka tersebut masih merupakan simulasi awal dan belum menjadi keputusan akhir pemerintah.
Brian menjelaskan perhitungan itu mencakup berbagai sumber pendapatan yang selama ini dimiliki kampus. Di antaranya pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang digunakan untuk menunjang operasional perguruan tinggi. Pemerintah kini tengah menghitung bagaimana kebutuhan pendanaan tersebut dapat digantikan apabila biaya kuliah mahasiswa dibebaskan.
Menurut Brian, hasil perhitungan yang telah diperoleh pemerintah akan disandingkan dengan berbagai opsi kebijakan dan ruang fiskal yang tersedia dalam APBN. Langkah itu diperlukan agar program PTN gratis dapat dijalankan tanpa mengganggu kebutuhan pembiayaan sektor lain. Karena itu, tim khusus akan fokus menyusun tahapan pelaksanaan yang dinilai paling realistis.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan pemerintah ingin memperluas akses pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi negeri. Dalam pidatonya pada peringatan HUT PAN di Jakarta, Presiden menegaskan pendidikan negeri harus bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Namun sebelum kebijakan itu diterapkan, pemerintah masih harus menuntaskan satu pertanyaan besar yang kini menjadi sorotan publik: dari mana sumber dana Rp93,7 triliun per tahun untuk membiayai program PTN gratis tersebut. (RHU)
