AFU.id

Indeks Berita

Asal Usul AMPB, Aliansi Warga Pati yang Akan Demo di DPR 27 Agustus 2026

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang lahir dari inisiatif warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini berkembang menjadi gerakan nasional yang akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, menyusul berbagai persoalan hukum yang melibatkan mantan Bupati Pati, Sudewo, termasuk kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tokoh AMPB, Teguh Istiyan

Asal Usul AMPB, Aliansi Warga Pati yang Akan Demo di DPR 27 Agustus 2026

Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini: Cek Jadwal, Ruas Jalan, dan Akses Tol

Jadwal ganjil genap Jakarta hari ini, Rabu (26/8/2026), kembali berlaku setelah sempat ditiadakan saat libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap yang berlaku pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul16.00-21.00 WIB. Kendaraan dengan pelat nomor berakhiran angka ganjil diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil, sedangkan pelat nomor genap berlaku pada tanggal genap. Karena Rabu (26/8) merupakan tanggal genap, kendaraan dengan p

Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini: Cek Jadwal, Ruas Jalan, dan Akses Tol

OJK: Jika tak Ada Unsur Pidana, Rekening Donasi AMPB di tangan Mas Botok Wajib Dibuka

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa rekening donasi milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dikelola oleh Supriyono alias Mas Botok harus dibuka jika tidak ditemukan unsur pidana setelah penyelidikan. Penundaan transaksi tersebut bersifat sementara dan sesuai dengan Undang-Undang serta Peraturan OJK terkait pencegahan pencucian uang. OJK menjamin bahwa dana nasabah aman dan meminta masyarakat untuk tetap tenang selama proses pemeriksaan berlangsung, dengan menekankan pentingn

OJK: Jika tak Ada Unsur Pidana, Rekening Donasi AMPB di tangan Mas Botok Wajib Dibuka

WNA Rusia Dideportasi dari Indonesia Usai Ambil Foto dan Video Demo KNPB di Wamena

Warga negara Rusia berinisial AP (39) dideportasi dari Indonesia setelah terdeteksi melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan wisatanya, yaitu merekam foto dan video aksi demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Wamena, Papua, pada 15 Agustus 2026. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang masuk dengan visa wisata harus mematuhi batasan aktivitas yang diizinkan, dan AP, yang telah beberapa kali mengunjungi Papua, melanggar kete

WNA Rusia Dideportasi dari Indonesia Usai Ambil Foto dan Video Demo KNPB di Wamena

Jelang Demo 27 Agustus, Aliansi Mahasiswa Siapkan 10 Tuntutan untuk DPR

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026, dengan membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, dan penegakan hukum. Sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil dari 14 organisasi akan berpartisipasi dalam aksi tersebut, meminta pimpinan DPR untuk membuka ruang dialog dan menanggapi tuntutan secara substantif. Jika tidak ada respon dari DPR, GERAM mengancam akan melanjutkan aksi dengan jumlah pes

Jelang Demo 27 Agustus, Aliansi Mahasiswa Siapkan 10 Tuntutan untuk DPR

PSI Meradang Budi Arie Singgung Patahan Sejarah Percepatan 2029: Murni Adu Domba!

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus, menilai pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi soal pernyataan percepatan 2029 sebagai adu domba. Bestari menyayangkan pernyataan Budi dilontarkan saat hubungan Jokowi dan Prabowo disebut berjalan baik. "Jadi seperti mau adu donba. Sangat disayangkan gitu bahwa hal-hal seperti itu harus mengemuka di saat hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu masih baik-baik saja," kata Bestari kepada wartawan, Selasa (25/8/2026). Bes

PSI Meradang Budi Arie Singgung Patahan Sejarah Percepatan 2029: Murni Adu Domba!

Belum Berhenti Main Raja-Rajaan, Terungkap Surat DPD PSI Muara Enim, Minta Masyarakat Adat Semende Sematkan Gelar Meraje untuk Jokowi

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Muara Enim mengajukan permohonan kepada Dewan Pembina Adat Semende untuk menyematkan gelar Meraje kepada mantan Presiden Joko Widodo, yang menuai penolakan dari pemangku adat setempat. Mereka menilai pengajuan gelar tersebut sebagai kekeliruan karena gelar adat harus mempertimbangkan garis keturunan dan tidak dapat diputuskan oleh entitas politik. Kontroversi ini menambah daftar polemik terkait pemberian gelar adat kepada Jok

4 media, Cenderung kiri
Belum Berhenti Main Raja-Rajaan, Terungkap Surat DPD PSI Muara Enim, Minta Masyarakat Adat Semende Sematkan Gelar Meraje untuk Jokowi

Alasan LPSK Beri Ferry Hongkiriwang Pelindungan dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan pelindungan kepada Ferry Hongkiriwang, saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, karena informasi penting yang dimilikinya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan situasi perkara, keseriusan tindak pidana, dan potensi ancaman terhadap Ferry, meskipun saat ini belum ditemukan ancaman nyata. LPSK berharap pelindungan ini dapat mema

Alasan LPSK Beri Ferry Hongkiriwang Pelindungan dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

Tokoh Betawi Beda Suara Soal Demo Warga Pati di Jakarta: Eki Pitung Minta Menahan Diri, Damin Sada Sebut Hak Konstitusional

Rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta pada 27 Agustus 2026 memicu perbedaan pandangan di kalangan tokoh Betawi. Eki Pitung mengimbau masyarakat Pati untuk menahan diri demi menjaga ketertiban umum, sementara Damin Sada menegaskan hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik Jakarta. Sikap Eki yang dianggap membatasi aspirasi warga daerah mendapat respons dari Pemuda Kaum Betawi yang mendukung kebebasan berpendapat dan mengajak dialog untuk mencegah k

Tokoh Betawi Beda Suara Soal Demo Warga Pati di Jakarta: Eki Pitung Minta Menahan Diri, Damin Sada Sebut Hak Konstitusional

Kapan Dana Aksi Masyarakat Pati yang Tersendat di Bank Bisa Cair Kembali?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa penundaan transaksi pada rekening Supriyono, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), sedang dalam proses pendalaman dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. OJK berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan menegaskan bahwa penundaan ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan bukan pemblokiran rekening, seperti dijelaskan oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini muncul setelah Sup

Kapan Dana Aksi Masyarakat Pati yang Tersendat di Bank Bisa Cair Kembali?

Deretan Titik Rawan Macet Jelang Demo 27 Agustus 2026, Ini Rute Alternatifnya

Sejumlah kelompok massa, termasuk DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus 2026, dengan tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Aksi ini berpotensi menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi, sehingga pengendara disarankan mencari rute alternatif, seperti melalui Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Tentara Pelajar, serta memantau per

Deretan Titik Rawan Macet Jelang Demo 27 Agustus 2026, Ini Rute Alternatifnya

Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers

Para konten kreator siniar di Indonesia mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk memperjelas status hukum mereka dalam konteks jurnalisme, agar podcast dapat mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Pers dan terhindar dari sanksi hukum. Dalam audiensi yang berlangsung di Jakarta, mereka menekankan bahwa tanpa badan hukum pers, karya jurnalistik mereka rentan terhadap pasal-pasal dalam UU ITE dan tidak memiliki hak ekonomi yang memadai dari platform digital. Dewan Pers berkomitme

Forum Siniar Jurnalistik Minta Dewan Pers Perjelas Status Hukum Lembaga Mereka Sebagai Institusi Pers

Projo Klarifikasi Video Diskusi Budi Arie dan Jokowi yang Singgung Percepatan 2029 Jelang Demo 27 Agustus

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Fredy Alex Damanik, mengklarifikasi soal viralnya video ketua umum Budi Arie Setiadi bersama Jokowi dalam sebuah forum diskusi. Projo menegaskan bahwa pernyataan Budi soal pemilihan umum (Pemilu) 2029 yang mungkin saja dipercepat adalah potongan video. Fredy menjelaskan bahwa video yang beredar bukan rekaman yang utuh dan berupa potongan. "Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," kata Fredy dalam

Projo Klarifikasi Video Diskusi Budi Arie dan Jokowi yang Singgung Percepatan 2029 Jelang Demo 27 Agustus