OJK: Jika tak Ada Unsur Pidana, Rekening Donasi AMPB di tangan Mas Botok Wajib Dibuka

JAKARTA, AFU.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, penundaan transaksi rekening donasi milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yamg berada di tangan Supriyono alias Mas Botok wajib dibuka jika tidak ditemukan unsur pidana. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK,Dian Ediana menjelaskan, proses penundaan transaksi tersebut bersifat sementara dan akan berakhir seiring dengan selesainya proses penyelidikan yang dijalankan.

"Dalam hal tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka akses kepada rekening seharusnya akan dibuka kembali," tegas Dian, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Dian mengatakan, penundaan transaksi itu sendiri sudah sesuai aturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Kedua, dalam Pasal 47 Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

"Sesuai ketentuan dalam POJK tersebut, penyedia jasa keuangan (PJK) dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam hal terpenuhinya beberapa kriteria," kata Dian.

Sesuai aturan yang berlaku, PJK wajib menjalankan penundaan transaksi segera setelah menerima perintah resmi dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan batasan waktu paling lama lima hari kerja. Mengenai kondisi rekening milik Supriyono, OJK menegaskan tengah memberi perhatian khusus serta berkoordinasi langsung dengan pihak manajemen Bank Mandiri.

"Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap dengan mengacu pada ketentuan yang ada, sebagaimana disebutkan di atas. OJK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut," jelasnya.

Dian menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penindakan sesuai kewenangannya. OJK memastikan bakal terus memantau penanganan tersebut, termasuk pemulihan hak akses nasabah apabila seluruh rangkaian pemeriksaan telah selesai dan tidak terbukti ada tindak pidana.

Dian juga menegaskan, penundaan transaksi yang dijalankan sesuai prosedur merupakan upaya menjaga kepercayaan publik dan bukan sarana untuk mengancam nasabah. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena dana simpanan nasabah di perbankan dijamin aman, dilindungi kerahasiaannya oleh UU Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"OJK sangat memahami bahwa kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan dan OJK juga memahami bahwa kejadian sebagaimana berbagai pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat," pungkas Dian. (MAR)