JAKARTA - AFU.ID, Sebuah dokumen internal Bank Dunia yang bocor ke publik mengungkap sedikitnya 27 negara telah bergerak mengaktifkan instrumen krisis. Langkah ini diambil agar mereka bisa segera mengakses pendanaan darurat dari program Bank Dunia menyusul pecahnya perang Iran.
Dokumen tersebut telah diverifikasi oleh kantor berita Reuters pada Jumat (22/5/2025). Namun, dokumen itu tidak menyebutkan nama negara-negara yang dimaksud, maupun total dana yang berpotensi diajukan.
Pihak Bank Dunia hingga kini menolak memberikan komentar resmi terkait bocornya dokumen tersebut.
Tiga di antara negara-negara itu telah menyetujui instrumen baru sejak konflik Timur Tengah dimulai pada 28 Februari. Sementara itu, 24 negara lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.
Ke-27 negara ini merupakan bagian dari 101 negara yang memiliki akses ke pembiayaan yang telah diatur sebelumnya. Pembiayaan ini bisa mereka gunakan dalam situasi darurat.
Sebanyak 54 negara di antaranya telah mendaftar dalam Opsi Respons Cepat atau Rapid Response Option. Mekanisme ini memungkinkan negara peminjam untuk segera merealokasi hingga 10 persen dari saldo proyek mereka yang belum dicairkan.
"Perang dan gangguan yang ditimbulkannya terhadap pasar energi global telah memukul rantai pasokan dan mencegah pengiriman pupuk vital ke negara-negara berkembang," demikian bunyi dokumen tersebut.
Kenya dan Irak Mulai Bergerak
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, bulan lalu menyatakan bahwa perangkat krisis bank tersebut siap digunakan.
"Bank Dunia akan memungkinkan negara-negara memanfaatkan pembiayaan kontinjensi yang telah diatur sebelumnya, saldo proyek yang ada, dan instrumen pencairan cepat. Totalnya sekitar 20 miliar hingga 25 miliar dolar AS," ujar Banga.
Banga menambahkan, pihaknya juga dapat mereorientasi sebagian portofolio untuk menambah total menjadi 60 miliar dolar AS dalam waktu enam bulan. Dengan perubahan jangka panjang, totalnya bisa mencapai sekitar 100 miliar dolar AS.
Sementara itu, Kenya dan Irak telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mencari dana darurat cepat dari Bank Dunia. Saat ini Kenya sedang mengalami lonjakan harga bahan bakar yang membebani perekonomian negara Afrika itu.
Sementara ekonomi Irak dikabarkan mengalami kontraksi tajam dalam pendapatan dari hasil menjual minyak akibat gangguan ekspor maritim. Hingga kini, perjalanan laut di Selat Hormuz belum sepenuhnya terbuka.
Negara Pilih Bank Dunia, Bukan IMF
Direktur Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Universitas Boston, Kevin Gallagher menjelaskan alasan di balik keengganan negara-negara itu.
"Negara-negara lebih bersedia mencari dana Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF," ujar Gallagher, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, program yang diinisiasi IMF umumnya mensyaratkan negara-negara yang mengajukan harus melakukan langkah penghematan. Hal itu dikhawatirkan dapat memperparah keresahan sosial yang sudah terlihat di negara-negara seperti Kenya.
Di sisi lain, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, sebelumnya menyatakan ekspektasinya.
"Kami memperkirakan hingga selusin negara akan mencari bantuan jangka pendek sebesar 20 miliar hingga 50 miliar dolar AS," kata Georgieva.
Namun, tiga sumber yang mengetahui masalah ini menyebut sangat sedikit permintaan resmi yang masuk ke IMF.
"Negara-negara jelas berada dalam mode menunggu dan melihat," kata salah satu sumber yang berbicara dengan syarat anonim.
Informasi rahasia ini muncul ke publik setelah diverifikasi oleh Reuters pada 22 Mei 2026. Dokumen semacam ini biasanya hanya beredar di kalangan pejabat tinggi Bank Dunia dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi publik.
Meski sudah cukup menghebohkan dunia ekonomi, namun dokumen ini tidak mencantumkan daftar nama negara. Dokumen ini semacam menguatkan fakta bahwa peran di Iran memang berdampak signifikan terhadap perekonomian global.
Banyak negara tampaknya khawatir pengakuan terbuka bahwa mereka membutuhkan dana darurat akan mengirimkan sinyal negatif kepada pasar keuangan dan investor internasional.
Kebocoran dokumen ini juga mengungkap perpecahan strategi di antara negara-negara terdampak. Sebagian memilih jalur Bank Dunia yang lebih fleksibel. Sementara yang lain masih enggan mengajukan permohonan resmi ke IMF karena kekhawatiran terhadap syarat penghematan yang ketat. (EER)
