JAKARTA, AFU.ID — Gerakan Palestina Hamas menyatakan siap menyerahkan persenjataannya, tetapi hanya kepada pihak Palestina. Hamas menolak menyerahkan senjata kepada Israel, pihak yang berafiliasi dengan Israel, maupun Amerika Serikat.
Wakil Kepala Biro Politik Hamas Musa Abu Marzouk mengatakan senjata kelompok-kelompok Palestina hanya dapat diserahkan kepada Otoritas Nasional Palestina atau negara Palestina yang nantinya hadir di Gaza.
“Senjata hanya dapat diserahkan kepada pihak Palestina, baik itu Otoritas Nasional Palestina maupun negara Palestina yang nantinya akan hadir di Gaza. Senjata tidak akan pernah diserahkan kepada Israel, struktur yang berafiliasi dengannya, ataupun Amerika Serikat,” kata Marzouk kepada RIA Novosti yang dipublikasi Rabu, (17/6/2026).
Menurut Marzouk, isu pelucutan senjata kelompok Palestina merupakan persoalan politik. Karena itu, Palestina disebut harus lebih dulu memiliki perspektif politik yang jelas.
Ia menilai kejelasan itu belum terlihat dalam rencana penyelesaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Marzouk mengatakan pelucutan senjata tanpa arah politik yang jelas justru berisiko menimbulkan kekacauan di Gaza.
“Berdasarkan pengalaman berbagai negara, melucuti kekuatan yang mengendalikan Jalur Gaza berarti membuka jalan menuju perang saudara atau munculnya kekacauan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman Irak setelah pasukan pendudukan Amerika Serikat membubarkan tentara dan kepolisian Irak. Menurut Marzouk, langkah itu kemudian memicu kekacauan, perang saudara, dan penyebaran kelompok teroris.
Pernyataan Hamas muncul setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertengahan November menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian situasi di Gaza.
Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut. Rusia dan China memilih abstain.
Rencana Amerika Serikat untuk Gaza mencakup pembentukan administrasi internasional sementara, dewan perdamaian yang dipimpin Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.
Namun, implementasi rencana tersebut masih dipertanyakan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sebelumnya menyatakan kelanjutan rencana perdamaian Trump belum jelas karena Israel dan Hamas masih saling menuduh melanggar ketentuan dalam inisiatif tersebut.
Sikap Hamas ini menunjukkan isu pelucutan senjata masih menjadi salah satu titik paling sensitif dalam penyelesaian konflik Gaza. Tanpa kesepakatan politik yang diterima pihak Palestina, rencana keamanan pascaperang berisiko menghadapi penolakan dari kelompok yang masih memiliki pengaruh di wilayah tersebut. (RHU)
