JAKARTA, AFU.ID – Hezbollah menolak kesepakatan kerangka antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat, sehari setelah kedua negara menyetujui rancangan pengaturan keamanan di Washington.
Pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, menyebut kesepakatan tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Lebanon. Ia menilai pemerintah Beirut membuat konsesi sepihak karena penarikan pasukan Israel dikaitkan dengan pelucutan senjata Hezbollah.
“Kesepakatan ini batal dan tidak berlaku,” kata Qassem dalam pernyataannya.
Kerangka kesepakatan itu mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan, disertai pengerahan Tentara Lebanon untuk mengambil alih pengamanan kawasan tersebut. Namun, Israel masih diizinkan mempertahankan pasukan di zona keamanan yang diperluas di Lebanon selatan. Kondisi itu menjadi salah satu alasan utama penolakan Hezbollah dan kelompok-kelompok Syiah di Lebanon.
Di tengah kesepakatan tersebut, serangan Israel belum berhenti. Sebuah drone Israel dilaporkan menyerang Nabatieh al-Fawqa di Lebanon selatan pada Sabtu. Militer Israel mengakui serangan itu dan menyebut targetnya sebagai individu yang dianggap mengancam pasukan mereka. Namun, Israel tidak memerinci identitas target maupun bukti ancaman yang dimaksud.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan kesepakatan itu memungkinkan pasukan Israel tetap bertahan di zona keamanan. Pemerintah Israel juga membatasi kembalinya warga sipil ke sejumlah wilayah yang masih berada dalam kontrol militernya.
Kesepakatan Washington disusun di tengah konflik berkepanjangan yang telah memaksa lebih dari satu juta warga Lebanon meninggalkan rumah mereka. Penolakan Hezbollah membuat penerapan kesepakatan tersebut menghadapi risiko baru, terutama karena kelompok itu menegaskan tidak akan menghentikan perlawanan bersenjata. Alih-alih menjadi penanda perdamaian, kesepakatan ini justru membuka babak baru tarik-menarik antara pemerintah Lebanon, Israel, dan Hezbollah mengenai siapa yang akan menguasai wilayah selatan Lebanon. (RHU)
