JAKARTA, AFU.ID — Upaya mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, untuk keluar dari penjara dan menjalani sisa hukumannya di rumah kembali menemui jalan buntu. Padahal, denda sebesar 50 juta Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 223,4 miliar telah dibayarkan demi memenuhi salah satu syarat tahanan rumah. Najib semestinya mulai menjalani sisa hukuman di kediamannya setelah Pengadilan Tinggi Malaysia mengeluarkan perintah pembebasan ke tahanan rumah pada 6 November 2026. Namun, pada hari yang sama, Kantor Jaksa Agung Malaysia (AGC) justru menangguhkan pelaksanaan keputusan tersebut untuk sementara.
Akibatnya, mantan orang nomor satu Malaysia itu tetap mendekam di penjara meskipun syarat pembayaran denda telah dipenuhi. Keputusan tersebut memunculkan perselisihan hukum baru mengenai pelaksanaan pengampunan kerajaan, kewenangan pengadilan, serta status hukuman Najib dalam dua perkara korupsi besar yang menjeratnya. Dilansir The Straits Times, Jumat (6/11/2026), AGC menyatakan penangguhan diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut terhadap persoalan hukum yang muncul. "Dalam hal ini, penerapan tahanan rumah harus ditangguhkan sementara sampai penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut," demikian pernyataan AGC.
Persoalan ini bermula dari pengampunan kerajaan yang diterima Najib pada September 2026. Pengampunan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, membuka peluang bagi Najib untuk menjalani sisa hukuman kasus SRC International di bawah tahanan rumah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pembayaran denda sebesar 50 juta Ringgit Malaysia. Dana tersebut akhirnya dibayarkan pada 6 November oleh United Malays National Organisation (UMNO), partai politik yang pernah dipimpin Najib. Partai itu mengumpulkan dana melalui sumbangan masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Pada hari yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, juga menetapkan kediaman Najib di Jalan Langgak Duta sebagai penjara berdasarkan Undang-Undang Penjara 1995. Penetapan itu merupakan langkah hukum untuk memungkinkan Najib menjalani hukuman di rumahnya sendiri. Namun, rencana tersebut belum terlaksana. AGC meminta agar status penahanan Najib tidak berubah sampai persoalan hukum terkait pengampunan dan perintah pengadilan mendapatkan kepastian.
Pihak pengacara Najib langsung memprotes keputusan tersebut. Mereka berpendapat seluruh persyaratan yang ditetapkan Raja telah dipenuhi sehingga tidak ada dasar hukum untuk terus menahan kliennya di penjara. Mereka pun mendesak agar Najib segera dibebaskan dan dipindahkan ke kediamannya untuk menjalani tahanan rumah.
Berawal dari Skandal Korupsi SRC International
Untuk memahami persoalan yang menjerat Najib, kasus ini perlu ditarik kembali ke skandal korupsi SRC International. SRC International merupakan perusahaan yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), perusahaan investasi strategis milik negara Malaysia. Najib terseret dalam perkara penyalahgunaan dana SRC International senilai 42 juta Ringgit Malaysia yang masuk ke rekening pribadinya. Pada Juli 2020, Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan Najib bersalah atas tujuh dakwaan, yakni penyalahgunaan kekuasaan, tiga dakwaan tindak pidana pencucian uang, dan tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan.
Ia kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 210 juta Ringgit Malaysia. Najib berulang kali mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Namun, Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding terakhirnya pada Agustus 2022. Sejak saat itu, Najib mulai menjalani hukuman penjara di Malaysia. Pada Januari 2024, Dewan Pengampunan memberikan pengurangan hukuman. Masa penjara Najib dipangkas dari 12 tahun menjadi enam tahun, sementara dendanya diturunkan dari 210 juta menjadi 50 juta Ringgit Malaysia. Dengan pengurangan tersebut, Najib seharusnya menyelesaikan masa hukuman kasus SRC International pada 23 Agustus 2028, dengan ketentuan pembayaran denda dipenuhi.
Pengampunan kedua pada September 2026 membuka jalan baru berupa kemungkinan menjalani sisa hukuman di bawah tahanan rumah. Persoalan Najib tidak berhenti pada kasus SRC International. Ia juga menghadapi perkara terpisah yang berkaitan dengan skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Skandal 1MDB menjadi salah satu kasus korupsi keuangan terbesar yang pernah mengguncang Malaysia dan menarik perhatian dunia internasional.
Dana miliaran dolar dari perusahaan investasi negara tersebut diduga diselewengkan melalui jaringan transaksi keuangan lintas negara. Kasus ini turut menyeret sejumlah pihak, termasuk pejabat, pengusaha, dan lembaga keuangan internasional. Najib yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri sekaligus memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan 1MDB menjadi salah satu tokoh utama yang diseret dalam proses hukum. Dalam perkara terpisah tersebut, Najib telah dijatuhi hukuman penjara tambahan selama 15 tahun. Hukuman itu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang dalam skandal 1MDB. Sesuai putusan pengadilan, hukuman 15 tahun tersebut baru akan mulai dijalankan setelah hukuman dalam perkara SRC International selesai sepenuhnya.
AGC mempertanyakan apakah pembayaran denda 50 juta Ringgit Malaysia hanya memenuhi syarat untuk memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman SRC International di rumah hingga 23 Agustus 2028, atau justru secara hukum dianggap mengakhiri hukuman tersebut. Perbedaan penafsiran itu sangat menentukan kapan Najib harus mulai menjalani hukuman 15 tahun dalam perkara 1MDB. AGC juga tengah mengkaji kaitan antara perintah Pengadilan Tinggi pada 6 November yang memerintahkan pembebasan Najib ke tahanan rumah dengan keputusan pengadilan pada 14 Oktober yang menolak permohonan penangguhan hukuman 1MDB.
Dalam pernyataannya, AGC menyebut persoalan ini melibatkan persoalan hukum yang kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lembaga tersebut menegaskan penangguhan tahanan rumah bukan dimaksudkan untuk menentang ataupun membatalkan keputusan pengampunan yang diberikan Raja Malaysia. Menurut AGC, diperlukan kajian dan klarifikasi hukum agar pelaksanaan pengampunan kerajaan serta perintah pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (EER)