JAKARTA, AFU.ID — Politisi sekaligus wartawan senior Akbar Faizal mempertanyakan praktik korupsi anggaran daerah yang dinilainya telah menjadi bancakan oligarki di daerah akibat ongkos politik yang terlalu mahal. Pertanyaan itu disampaikan Akbar kepada Presiden Prabowo Subianto dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang tayang di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rabu (16/9/2026). Akbar menyoroti data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mencatat lima penyakit partai politik, yakni rusaknya sistem kaderisasi, terperangkap pragmatisme akut, dikuasai oligarki dan dinasti di daerah, pengabaian fungsi pendidikan politik, serta menjadi episentrum pendanaan gelap.
Menurut Akbar, institusi partai politik di daerah saat ini dikuasai oleh oligarki dan dinasti, sehingga kaderisasi tidak berjalan dan muncul pemimpin daerah yang tidak kompeten. "Saya mengenal beberapa bupati yang bahkan untuk membaca laporan keuangan daerah saja enggak ngerti, Pak," ujar Akbar. Ia juga mengungkap temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menyebut APBD bocor hingga 70 persen. Data tersebut diperkuat dengan adanya 18 bupati dan walikota serta gubernur yang dicokok penegak hukum akibat mengemplang anggaran daerah. "Semua elit politik di daerah itu bermasalah gara-gara mengemplang APBD sampai 70 persen, Pak," kata Akbar.
Menanggapi hal itu, Prabowo tidak menampik. Ia justru membuka kartu tentang mahalnya ongkos politik yang menjadi akar korupsi kepala daerah. "Anda tahu kan, untuk jadi bupati menang kadang-kadang butuh Rp50 miliar. Gubernur bisa Rp200-260 miliar. Gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak korupsi, ngemplang APBD?" ungkap Prabowo. Ia menjelaskan bahwa kebocoran APBN dan APBD mencapai sekitar 30 persen, terutama pada belanja barang. Menurutnya, sumber masalahnya adalah ongkos politik yang terlalu mahal, sehingga kepala daerah terpilih terpaksa mengembalikan modal politiknya melalui korupsi.
"Jadi kalau kita lihat waktu saya dipilih, saya sudah mengerti bahwa kebocoran dari APBN dan APBD itu ya sekitar 30 persen. Di sumber cash ini sumber uang tunai bocor," ujarnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo menawarkan sejumlah terobosan. Pertama, kursus prajabatan bagi kepala daerah terpilih. "Saya pikirkan nanti mungkin kita ada sistem: mereka yang terpilih jadi bupati harus masuk kursus orientasi, kursus prajabatan. Kursus gubernur entah 3 bulan sebelum dilantik," katanya. Prabowo mengaku belajar dari sejarah Ottoman Empire yang memiliki akademi khusus gubernur sehingga pemerintahannya bertahan 200-400 tahun.
"Orang mau diangkat jadi gubernur masuk akademi gubernur dulu, diajar begini, ajar begini, seleksinya. Kita sebenarnya harus ke arah situ," ujarnya. Kedua, TV dan radio wajib memberi waktu kampanye gratis. "Frekuensi itu bukan milik saudara, frekuensi itu milik rakyat. Kalau musim kampanye, tiap televisi harus memberi waktu siaran iklan TV dan pidato partai-partai tanpa biaya. That's public service," tegas Prabowo. Ia juga mengusulkan baliho-baliho kampanye disiapkan pemerintah di tiap kota dan kabupaten, serta hak yang sama bagi semua peserta pemilu, meniru sistem di Inggris dan Prancis. "Di Inggris itu kalau anggota DPR, parlemen, dia hanya habis paling mungkin 1000 pound. Karena itu semua dapat public service. Di Prancis juga demikian," kata Prabowo.
Ketiga, bantuan APBN untuk partai politik. "Mungkin perlu partai yang lolos threshold dapat bantuan dari APBN," ujarnya. Tujuannya adalah memutus ketergantungan partai pada dana siluman yang berujung pada korupsi. "Akhirnya orang cari dana siluman dan sebagainya. Nah, tetap kalau jual beli suara masih tetap bahaya, tapi at least ongkos-ongkos ini kita hilangkan," tegas Prabowo. Prabowo juga menyinggung soal penertiban tambang ilegal dan kebun sawit ilegal yang selama ini menjadi sumber kebocoran negara. "Ada ribuan tambang ilegal. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi 1 tahun itu 2 ton. 8 tahun sudah berjalan," ungkapnya.
Dari penertiban tersebut, pemerintah berhasil menyita 5,8 juta hektar kebun sawit ilegal dan menargetkan penerimaan Rp371 triliun. "Ini harus kita tertibkan. Kalau umpamanya kita bisa organisir ini, kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu," ujarnya. Menurutnya, persoalan utama bangsa ini adalah tata kelola atau manajemen. "Uang itu banyak di Indonesia hanya belum dirapikan. Yang nikmati hanya segelintir orang yang berani juga dia berani maling," tandasnya.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. "Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan. Ada berapa jenderal? Saya yang naikin pangkat, orang-orang yang saya tahu jagoan di lapangan, tapi mungkin di ujungnya dia khilaf atau tergoda," kata Prabowo. "Tidak akan pakai perasaan, emosional untuk menangkap siapapun itu orangnya. Kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," tegasnya. (EER)
_________
Saksikan episode lengkap dialog Akbar Faizal dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang dalam podcast Akbar Faizal Uncensored agar mendapatkan informasi lebih lengkap.
