JAKARTA, AFU.ID — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga negara tetangga. Raja Juli menyebut asap tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat bergerak melintasi wilayah negara. Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (1/9/2026). Ia mengatakan karhutla tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di wilayah Serawak, Malaysia.
"Dan boleh dilihat ya, mungkin di sini (SiPongi) tidak terbaca. Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Serawak itu juga terjadi kebakaran hutan, cuma arah angin kebetulan, arah anginnya kebetulan memang naik ke atas," kata Raja Juli. Menurut dia, arah angin turut menentukan wilayah yang terdampak asap kebakaran. Jika angin bergerak dari Serawak menuju Indonesia, asap dari kebakaran di wilayah tersebut juga berpotensi masuk ke Indonesia.
"Kalau seandainya arah anginnya dari sini (ke bawah), ini menurut teman-teman dari LH juga, ini kebakaran yang terjadi di sana juga akan masuk ke Indonesia. Karena memang asap nggak ada KTP-nya kira-kira gitu," ujar Raja Juli. Pernyataan mengenai asap yang disebut tidak memiliki KTP itu kemudian menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet merespons pernyataan Raja Juli dengan berbagai komentar dan mengaitkannya dengan persoalan kabut asap yang selama ini berulang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut memberikan komentar mengenai peryatanaan Raja Juli itu. Anies menyebut situasi tersebut mengingatkannya pada kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. "Seperti DeJavu," kata Anies dalam unggahannya di X yang diakses Afu, Rabu (2/9/2026). Akun lain di X juga menimpali komentar Anies, “Sebentar lagi Raja Julay akan membuat tempat Parkir asap sementara,” tulis akun @doainakujadi.
Di tengah polemik tersebut, Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan masyarakat Indonesia dalam penanganan karhutla. Pemerintah, kata dia, terus melakukan pengendalian kebakaran untuk mencegah dampak asap, termasuk kabut asap lintas batas atau transboundary haze. "Pak Presiden mengatakan kepada kita, fokus utama pemerintah Indonesia di dalam penanganan karhutla adalah untuk keselamatan rakyat Indonesia," ujarnya.
Raja Juli mengatakan pemerintah juga berupaya memastikan karhutla di Indonesia dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi negara tetangga. "Bahwa kemudian kita bisa jaga atau kontrol karhutla kita, asap kita, kemudian tidak terjadi, apa namanya, transboundary haze, alhamdulillah. Dan tentu kita sebagai masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan negara tetangga kita akan berjuang bersama," katanya.
Menurut Raja Juli, penanganan karhutla dilakukan bersama oleh sejumlah unsur, termasuk TNI, Polri, dan Manggala Agni. Pemerintah memastikan upaya pemadaman dan pengendalian terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran. "Jadi tetap saja kita akan berjuang semaksimal mungkin ya kita tidak akan memberikan dampak negatif atau mudarat kepada tetangga kita, tapi perintah Presiden apa yang kita kerjakan hari ke hari TNI, Polri, Manggala Agni ini adalah untuk melindungi masyarakat kita keselamatan masyarakat Indonesia," tutur Raja Juli. (EER)
