Demo Besok: Tuntut Hapus Outsourcing, 50.000 Buruh Siap Gelar Aksi Serentak di 30 Kota Besok

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 50.000 buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) dijadwalkan bakal turun ke jalan mengawal aksi serentak di 30 kota/kabupaten di 14 provinsi Indonesia pada Kamis (10/09/2026). Gelombang demonstrasi besar ini dipicu oleh kekecewaan serikat pekerja terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan terbaru yang dinilai belum mengkomodasi 49 isu krusial yang selama puluhan tahun menjadi polemik pekerja.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengungkapkan bahwa meski draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan mencakup 264 pasal dan 20 bab, esensi perlindungan hak buruh justru masih dikesampingkan. Dari puluhan persoalan tersebut, KBPBI telah memerasnya menjadi 14 isu prioritas yang mendesak untuk segera dipenuhi oleh DPR dan pemerintah, mulai dari reformasi skema pengupahan nasional hingga jaminan kepastian kerja.

Salah satu poin kritis yang menjadi sorotan utama adalah praktik percaloan dan potongan upah dalam sistem penyalur tenaga kerja (outsourcing). Serikat buruh mendesak penghapusan total sistem outsourcing dalam RUU terbaru. Selain itu, aturan mengenai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) yang saat ini dalam draf masih berlaku hingga empat tahun dituntut untuk dipangkas maksimal menjadi satu tahun demi memberikan kepastian status karyawan tetap.

Isu kesenjangan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan ketiadaan standar upah layak secara nasional juga menjadi materi gugatan dalam aksi besok. Buruh menilai konsep pengupahan saat ini sangat buruk dan terus memaksa pekerja melakukan aksi unjuk rasa saban tahun hanya untuk menuntut penyesuaian pendapatan yang tergerus inflasi.

Mobilisasi massa secara serentak ini akan memusatkan titik aksi di gedung parlemen pusat Jakarta serta sejumlah daerah industri vital, antara lain Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga kantong-kantong buruh di Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. KBPBI menegaskan bahwa aksi pengawalan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan DPR tidak mengesahkan aturan ketenagakerjaan yang merugikan posisi tawar kaum pekerja. (RHU)