AFU.id

Karhutla 2026 Makin Parah, 202 Ribu Hektare Terbakar dan Kerugian Capai Rp123,1 Triliun

Bagikan:

Penulis: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada tahun 2026 semakin parah, dengan luas areal terbakar mencapai 202.010,96 hektare dan kerugian diperkirakan mencapai Rp123,1 triliun, menurut data dari KLHK dan Celios. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan areal terbakar terbesar, dan dampak ekonomi serta kesehatan akibat karhutla mencakup gangguan pada sektor perdagangan dan pertanian, serta potensi 17,4 juta orang terdiagnosis ISPA dengan biaya kesehatan yang sangat tinggi. Celios mendesak pemerintah untuk mengevaluasi izin usaha serta mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional untuk menangani masalah ini secara lebih komprehensif.

Karhutla 2026 Makin Parah, 202 Ribu Hektare Terbakar dan Kerugian Capai Rp123,1 Triliun
Ilustrasi kebakaran Kalimantan (Foto:ANTARA)

Biaya Kesehatan Capai Rp93,56 Triliun

Celios menghitung kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun. Dampaknya mencakup terganggunya perdagangan, pertanian, serta sektor akomodasi dan makanan-minuman. Kalimantan Barat mencatat dampak ekonomi terbesar dengan Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp2,8 triliun.

"Menandai, karhutla kini bukan hanya persoalan Kalimantan dan Sumatra, tapi sudah merambat ke Indonesia Timur," ujar Huda. Dari sisi kesehatan, Celios memperkirakan 1,78 juta orang berpotensi terdiagnosis ISPA dengan biaya kesehatan Rp9,75 triliun. Jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri turut dihitung, jumlahnya diperkirakan mencapai 17,4 juta orang dengan biaya kesehatan Rp93,56 triliun.

"Setara 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan di APBN 2026," kata Huda. Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau menjadi tiga provinsi dengan estimasi biaya kesehatan terbesar, masing-masing Rp13,65 triliun, Rp19,01 triliun, dan Rp10,31 triliun. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai pola karhutla 2026 menunjukkan bahwa penanganan tidak bisa hanya berfokus pada wilayah yang selama ini menjadi pusat kebakaran.

"Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi," ujar Bhima. Celios mendorong pemerintah mengevaluasi izin usaha perkebunan sawit dan pertambangan, termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Audit juga diminta dibuka kepada publik serta diikuti pemulihan ekosistem di wilayah terdampak. Bhima turut mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional Karhutla 2026 dan menyiapkan perlindungan serta evakuasi bagi masyarakat yang terdampak asap. (FAD)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi