JAKARTA, AFU.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua ketika pemerintah tengah menyiapkan ekspansi lahan untuk mendukung produksi bioetanol. Di tengah persoalan kebakaran yang belum tuntas, rencana pemerintah menyiapkan hingga 2 juta hektare lahan untuk mengejar target bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20 pada 2029 mendapat sorotan dari Koalisi Transisi Bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioetanol, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut diperlukan lahan seluas 1–2 juta hektare yang akan dikembangkan untuk komoditas tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga menyiapkan langkah konsolidasi lahan guna mendukung pengembangan tersebut.
Bagi Koalisi Transisi Bersih, kebutuhan lahan dalam skala besar tersebut menimbulkan persoalan karena pengembangan energi berbasis komoditas berpotensi kembali meningkatkan tekanan terhadap ruang yang memiliki fungsi ekologis dan sosial. "Jangan memanfaatkan karhutla saat ini untuk memuluskan transisi energi E20," ucap Andi Muttaqien, Direktur Eksekutif Satya Bumi dalam keterangan tertulis diterima Afu.id di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sorotan juga diarahkan ke Papua, khususnya Papua Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi lokasi berbagai agenda pembangunan dan ekspansi penggunaan lahan dalam skala besar. Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyebut sejumlah program seperti food estate, perkebunan, proyek strategis nasional, hingga pengembangan komoditas untuk kebutuhan nasional telah membutuhkan ruang dalam jumlah besar.
Dalam catatan Greenpeace, hampir 2,7 juta hektare alokasi lahan untuk PSN Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) ditetapkan di Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 637.420 hektare disebut dialokasikan untuk 10 perusahaan konsesi perkebunan tebu. Angka tersebut, lebih besar dibandingkan luas tanam tebu nasional pada 2024 yang disebut mencapai 502,8 ribu hektare.
Kini, kebutuhan bahan baku energi kembali memunculkan kebutuhan lahan dalam skala besar. Papua juga disebut pemerintah sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan bahan baku bioetanol. "Papua bukan lumbung lahan dan energi untuk menyelesaikan setiap kebutuhan nasional," tegas Refki.
Belajar dari Ekspansi Sawit dan HTE
Forest Watch Indonesia (FWI) juga mengingatkan risiko ekspansi komoditas berbasis lahan terhadap hutan. Tsabit Khairul Auni, pengkampanye FWI, mengatakan pengalaman pengembangan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Energi (HTE) perlu menjadi pembelajaran dalam pengembangan energi berbasis lahan.
Data FWI mencatat luas perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 17,3 juta hektare. Pembukaan lahan sawit pada periode 2021-2024 disebut berkontribusi terhadap 225.461 hektare konversi hutan alam. Selain itu, pengembangan HTE sebagai bagian dari agenda transisi energi juga menunjukkan risiko terhadap hutan alam, dengan deforestasi pada konsesi HTE tercatat mencapai sekitar 41.707 hektare pada periode 2022–2024.
Menurut Tsabit, pengalaman tersebut menunjukkan perlunya tata kelola ruang yang kuat agar pengembangan energi tidak kembali menjadikan kawasan hutan sebagai ruang ekspansi komoditas. Koalisi Transisi Bersih meminta pengembangan biofuel tidak mengulang pola ekstraksi berbasis lahan, ketika kebutuhan energi dipenuhi melalui perluasan perkebunan bahan baku sementara dampak ekologis dan sosialnya ditanggung masyarakat di wilayah produksi.
Koalisi mendesak pemerintah tidak menetapkan atau membuka lahan baru untuk bahan baku E20 sebelum melakukan kajian menyeluruh terhadap risiko ekologis, karhutla, pangan, dan hak masyarakat. Mereka juga meminta pemerintah memastikan pengembangan tersebut tidak mengorbankan hutan alam, gambut, wilayah adat, sumber pangan, maupun sumber air masyarakat, serta memastikan adanya persetujuan yang bermakna dari masyarakat terdampak. (NMS)
