RUU Pemilu Tak Kunjung Dibahas, Tepi Indonesia: Jangan Tunggu Krisis Konstitusi

JAKARTA, AFU.ID — Komite Pemilih (Tepi) Indonesia menyoroti stagnasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Padahal, waktu menuju Pemilu 2029 kian menyempit dan membutuhkan penataan ulang regulasi yang mendalam.

Koordinator Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai bahwa durasi tiga tahun bukanlah waktu banyak untuk memperbaiki sistem yang kompleks.

Jeirry Sumampow lantas sangat menyayangkan belum adanya langkah konkret dari para pembuat kebijakan hingga kini.

“Hingga kini, belum terlihat langkah nyata dari pembuat kebijakan untuk mulai membahas revisi undang-undang tersebut,” ungkapnya di Jakarta, Senin (4/5/2026) lalu.

Urgensi Penyesuaian Putusan MK

Jeirry Sumampow menyatakan, revisi RUU Pemilu menjadi kebutuhan strategis karena dua faktor utama.

Pertama, evaluasi Pemilu 2024 yang penuh persoalan dan kedua adalah kewajiban mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang bersifat final.

Tanpa integrasi aturan baru, landasan hukum pemilu mendatang terancam rapuh secara konstitusional.

“Putusan MK yang bersifat final dan mengikat wajib diintegrasikan oleh pembuat UU ke dalam UU Pemilu,” tutur Jeirry Sumampow.

Salah satu fokus utama adalah Putusan MK RI Nomor 135 Tahun 2024 yang berdampak langsung pada desain keserentakan pemilu.

Jika tidak segera dibahas, dikhawatirkan terjadi ketidaksinkronan karena tahapan awal seperti seleksi penyelenggara direncanakan mulai berjalan pada tahun ini.

Sorotan pada Komitmen Politik

Kondisi tersebut pun memicu kecurigaan publik mengenai prioritas DPR RI dan Pemerintah.

Jeirry Sumampow mempertanyakan alasan di balik sikap lamban otoritas terkait dalam merespons urgensi perbaikan regulasi yang sudah di depan mata.

“Mengapa urgensi yang begitu jelas justru direspons dengan sikap yang terkesan lamban dan tertutup?,” tanyanya.

Koordinator Tepi Indonesia ini menyebut, risiko dari penguluran waktu tersebut bukan sekadar kendala teknis, melainkan potensi krisis legitimasi.

Tanpa transparansi dan partisipasi publik, proses legislasi tersebut dinilai menjauh dari prinsip demokrasi yang akuntabel.

Tepi Indonesia mendesak agar pembahasan segera dimulai tanpa penundaan lebih lanjut.

Pengabaian terhadap penyusunan regulasi ini dianggap dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas sistem pemilihan di Indonesia.

“Jika waktu terus berjalan tanpa diiringi langkah nyata, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri,” pungkas Jeirry. (ADR/FAD)