Kemenkeu Catat Dana Desa Bengkulu Tersalur Rp160,39 Miliar ke 1.334 Desa

JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatat dana desa tahap pertama di Provinsi Bengkulu telah tersalur Rp160,39 miliar hingga 12 Juni 2026. Dana tersebut disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa di Bengkulu. Realisasi penyaluran itu setara 99,47 persen dari total desa penerima.

“Hingga per 12 Juni 2026, penyaluran dana desa tahap I di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp160,39 miliar yang disalurkan ke rekening 1.334 desa dari total 1.341 desa yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu,” kata Kepala Kanwil DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, Minggu (14/6/2026).

Total pagu Dana Desa Provinsi Bengkulu tahun 2026 tercatat sebesar Rp377,08 miliar. Irfan menyebut ada tujuh kabupaten yang telah menyalurkan dana desa tahap pertama secara penuh. Tujuh daerah itu yakni Bengkulu Utara untuk 215 desa dengan nilai Rp26,22 miliar, Bengkulu Selatan untuk 142 desa senilai Rp17,05 miliar, dan Seluma untuk 182 desa senilai Rp21,55 miliar.

Kemudian Kabupaten Kaur menyalurkan dana desa ke 192 desa dengan nilai Rp21,06 miliar, Mukomuko ke 148 desa senilai Rp18,71 miliar, Kepahiang ke 105 desa senilai Rp13,34 miliar, serta Bengkulu Tengah ke 142 desa senilai Rp16,94 miliar. Namun, masih ada tujuh desa yang belum menyalurkan alokasi dana desa tahap pertama. Rinciannya, satu desa berada di Kabupaten Rejang Lebong dan enam desa berada di Kabupaten Lebong.

Kanwil DJPb Bengkulu menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran dana desa dapat dipercepat. Irfan mengatakan percepatan penyaluran dana desa diarahkan untuk menggerakkan sektor riil dan menjaga daya beli masyarakat desa.

“Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menekankan bahwa percepatan penyaluran dana desa ini dirancang untuk memberikan efek ganda secara langsung pada sektor riil di masyarakat Bengkulu,” ujarnya. Menurut Irfan, dana desa tahap pertama telah dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai desa, penciptaan lapangan kerja lokal, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jembatan dengan skema swakelola.

“Dana Desa adalah instrumen fiskal APBN yang fungsinya menjadi penggerak perekonomian desa,” kata Irfan. Ia menyebut penyaluran Rp160,39 miliar di pertengahan tahun ini diharapkan menjaga aktivitas ekonomi desa, mulai dari petani, pekerja bangunan, hingga pedagang kecil.(ANT/FAD)